DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO
Ilustrasi calon jamaah haji (Foto dokumen ANTARA/Hery Sidik)
MerahPutih.com - Pemerintah diminta segera mendesak Sinovac Biotech Ltd, perusahaan Tiongkok pemasok vaksin Sinovac ke Indonesia, untuk segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO. Pasalnya, Arab Saudi mengharuskan setiap jamaah haji dan umroh harus divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL.
Anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, sertifikat UEL sangat penting mengingat jamaah haji dan umroh terbesar di dunia adalah dari Indonesia.
Baca Juga
"Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus COVID-19 di banyak negara," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (20/4).
Sebagai konsumen dan pengguna vaksin Sinovac yang tidak sedikit, Saleh menilai, pemerintah Indonesia sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut.
Ketua Fraksi PAN DPR ini mengatakan, posisi Indonesia adalah pembeli. Karena itu, perusahaan penjuallah yang mesti mengurus persoalan pendaftaran dan urusan adminiatratif seperti itu.
"Ini saya dengar malah pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Tidak diketahui mana yang paling benar. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," bebernya.
Baca Juga
PPP Jabar: Dana Haji Tak Boleh untuk Penguatan Rupiah
Tahun ini, pemerintah Saudi diperkirakan akan kembali menerima jamaah haji. Saudi akan sangat ketat menjaga persyaratan yang mereka tetapkan. Karena itu, menurut dia, jamaah haji kita yang telah divaksin Sinovac harus dipastikan diakui dan diperbolehkan masuk Saudi.
"Kalau tidak, daftar antrean jamaah yang mau berangkat haji akan semakin panjang," tutup mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah ini. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Hajj Banking Award 2025 Perkuat Ekosistem Haji
Raker Menteri Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR bahas Persiapan Ibadah Haji 2026
Danantara Resmi Akuisisi Hotel dan Tanah Sekitar Masjid Al-Haram di Makkah
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah