DPR Minta Kemenag dan Kemendikdasmen Duduk Bersama Bahas Libur Sekolah Selama Ramadan
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydus merespons wacana libur sekolah selama bulan Ramadan. Dia meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) duduk bersama membahas rencana tersebut.
Habib Syarief mengatakan, rencana libur sekolah selama Ramadan merupakan hal yang baik. Hal itu jika ditujukan guna memberikan kesempatan para siswa untuk menjalankan ibadah dengan optimal sehingga dapat meningkatan sisi spritualitas mereka
"Tujuan libur selama Ramadaan sangat baik. Para siswa kita bisa fokus ibadah dan belajar agama. Kami mendukung rencana itu," kata Habib Syarief dalam keterangannya, Senin (6/1).
Menurutnya, rencana libur sekolah selama Ramadan itu harus dimatangkan, karena tinggal dua bulan lagi. Kemenag dan Kemendikdasmen harus duduk bersama membahas rencana tersebut, sehingga program tersebut bisa terlaksana dengan baik.
Baca juga:
Legislator Senayan Dukung Libur Sekolah Selama Bulan Ramadan
Sampai saat ini, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, belum ada format yang jelas dan detail terkait libur selama Ramadan.
"Masih banyak pertanyaan yang muncul, misalnya, apakah semua kegiatan sekolah diliburkan, sehingga tidak ada kegiatan sama sekali selama Ramadan? Atau meliburkan pembelajaran formal dan diganti dengan pembelajaran keagamaan?” tanyanya.
"Jika anak-anak fokus belajar agama dan beribadah, seperti apa formatnya? Apakah sekolah masing-masing yang mengadakan kegiatan Ramadan atau diserahkan kepada orang tua secara penuh? Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab, sehingga sekolah dan orang tua siswa tidak bingung dan bertanya-tanya lagi," sambungnya.
Sebab, kata Habib Syarief, jika kegiatan selama Ramadan diserahkan penuh kepada orang tua, maka mereka akan kesulitan mengaturnya. Apalagi jika kedua orang tua sama-sama bekerja. Bahkan, walaupun salah satu orang tua tidak bekerja, mereka tetap akan kesulitan.
“Kalau anak-anak mengisi liburan Ramadan hanya di rumah, maka mereka akan cepat bosan. Orang tua pun akan kesulitan mengatur kebosanan anak selama Ramadan. Dikhawatirkan anak-anak akan semakin sering bermain gawai di rumah,” jelasnya.
Baca juga:
DPRD DKI Targetkan Sekolah Swasta Gratis Terlaksana Juli, Pemprov Diminta Siapkan Kajian Akademis
Politisi berlatar belakang ulama itu menegaskan bahwa kecanduan gawai sudah menjadi masalah serius di kalangan anak-anak. Mereka sulit dilepaskan dari alat komunikasi tersebut.
“Gawai ini menjadi candu bagi anak-anak. Banyak anak-anak yang tidak bisa lepas dari adiksi terhadap penggunaan gawai ini. Ramadan seharusnya bisa digunakan untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh gawai," bebernya.
Untuk itu, Habib Syarief meminta Kemenag dan Kemendikdasmen mengadakan rapat bersama dalam menyusun formula Program Ramadan atau pesantren kilat. Misalnya, setiap sekolah harus mengadakan kegiatan Ramadan. Mereka bisa bekerja sama dengan masjid setempat untuk menggelar acara keagamaan.
"Ini harus segera dirumuskan, sehingga sekolah dan madrasah bisa bersiap menyambut Ramadan dan menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera