DPR Lakukan Fit and Proper Test Komjen Idham Azis Pekan Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 28 Oktober 2019
DPR Lakukan Fit and Proper Test Komjen Idham Azis Pekan Ini

Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani memastikan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen (Pol) Idham Aziz akan dilakukan pada pekan ini.

Uji coba ini akan berbarengan dengan pembentukan komisi-komisi dan pengisian anggota Komisi III DPR lalu dilakukan uji kelayakan.

Baca Juga:

Komjen Idham Azis Calon Tunggal Kapolri, Ini Harapan HIPMI

"Targetnya pekan ini urusan komisi dan lain-lain itu sudah bisa kita lakukan dan selesaikan," kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Menurut Puan, mekanisme yang akan dilakukan DPR adalah pembentukan komisi dan pengisian anggota komisi, lalu pelantikan pimpinan serta para anggota komisi.

Irjen Pol Idham Azis (kiri) saat menghadiri upacara Korps Rapor Kenaikan Pangkat Pati Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7). (ANTARA/Retno Esnir)
Irjen Pol Idham Azis (kiri) saat menghadiri upacara Korps Rapor Kenaikan Pangkat Pati Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7). (ANTARA/Retno Esnir)

Setelah itu, menurut dia dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR dan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR untuk membahas surat masuk untuk komisi-komisi salah satunya terkait uji kelayakan calon kapolri.

"Setelah semua mekanisme itu dilakukan, insyaallah nama yang diusulkan menjabat sebagai kapolri yang akan datang akan bisa segera dilantik," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika pimpinan alat kelengkapan dewan telah terbentuk, komisi terkait akan segera menggelar rapat pimpinan dan rapat konsultasi terkait penunjukkan calon kapolri. Setelah itu, barulah DPR melalui Komisi III akan melakukan fit and proper test kepada calon tunggal Kapolri, yaitu Komjen Idham Azis.

"Setelah semua mekanisme itu dilakukan, ya insyaallah nama yang diusulkan menjabat sebagai kapolri yang akan datang, kemudian akan bisa segera dilantik," ujar Puan.

Terkait penunjukkan Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri, Puan mengatakan bahwa itu merupakan hak dari Presiden Joko Widodo. Namun, ia melihat Kapolda Sulawesi Tengah itu memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik untuk mengemban posisi kapolri.

"Idham Azis kan punya track record yang sangat panjang, jadi sejauh ini insyaallah tidak ada masalah," ujar Puan.

Baca Juga:

DPR: Komjen Idham Aziz, Sedikit Bicara Kerja Nyata

Diketahui, Idham Azis merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1988. Ia disebut mempunyai latar belakang karier yang mirip dengan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yakni di bidang anti-terorisme.

Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri lepas sambut Menko PMK di Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Priha
Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri lepas sambut Menko PMK di Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Priha

Ia pernah menjabat sebagai Kasat Jatantras Polda Metro Jaya, Kasat Reserse Polres Jakbar, Wakapolres Metro Jakbar, dan Kasubden Investigasi Densus 88/Antiteror Baresrim Polri. Serta, Kapolres Metro Jakbar Polda Metro Jaya (2009), Dir Reskrimum Polda Metro Jaya (2009-2010), Wakadensus 88 (2010-2013), Dirtipikor Bareskrim Polri (2013-2014), Kapolda Sulawesi Tengah.

Idham juga termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Saat ia tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. (Knu)

Baca Juga:

Langkah Idham Azis Jadi Kapolri Diprediksi Mulus di DPR

#DPR #Idham Azis #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - 2 jam, 51 menit lalu
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan