DPR Lakukan Fit and Proper Test Komjen Idham Azis Pekan Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 28 Oktober 2019
DPR Lakukan Fit and Proper Test Komjen Idham Azis Pekan Ini

Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani memastikan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen (Pol) Idham Aziz akan dilakukan pada pekan ini.

Uji coba ini akan berbarengan dengan pembentukan komisi-komisi dan pengisian anggota Komisi III DPR lalu dilakukan uji kelayakan.

Baca Juga:

Komjen Idham Azis Calon Tunggal Kapolri, Ini Harapan HIPMI

"Targetnya pekan ini urusan komisi dan lain-lain itu sudah bisa kita lakukan dan selesaikan," kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Menurut Puan, mekanisme yang akan dilakukan DPR adalah pembentukan komisi dan pengisian anggota komisi, lalu pelantikan pimpinan serta para anggota komisi.

Irjen Pol Idham Azis (kiri) saat menghadiri upacara Korps Rapor Kenaikan Pangkat Pati Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7). (ANTARA/Retno Esnir)
Irjen Pol Idham Azis (kiri) saat menghadiri upacara Korps Rapor Kenaikan Pangkat Pati Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7). (ANTARA/Retno Esnir)

Setelah itu, menurut dia dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR dan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR untuk membahas surat masuk untuk komisi-komisi salah satunya terkait uji kelayakan calon kapolri.

"Setelah semua mekanisme itu dilakukan, insyaallah nama yang diusulkan menjabat sebagai kapolri yang akan datang akan bisa segera dilantik," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika pimpinan alat kelengkapan dewan telah terbentuk, komisi terkait akan segera menggelar rapat pimpinan dan rapat konsultasi terkait penunjukkan calon kapolri. Setelah itu, barulah DPR melalui Komisi III akan melakukan fit and proper test kepada calon tunggal Kapolri, yaitu Komjen Idham Azis.

"Setelah semua mekanisme itu dilakukan, ya insyaallah nama yang diusulkan menjabat sebagai kapolri yang akan datang, kemudian akan bisa segera dilantik," ujar Puan.

Terkait penunjukkan Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri, Puan mengatakan bahwa itu merupakan hak dari Presiden Joko Widodo. Namun, ia melihat Kapolda Sulawesi Tengah itu memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik untuk mengemban posisi kapolri.

"Idham Azis kan punya track record yang sangat panjang, jadi sejauh ini insyaallah tidak ada masalah," ujar Puan.

Baca Juga:

DPR: Komjen Idham Aziz, Sedikit Bicara Kerja Nyata

Diketahui, Idham Azis merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1988. Ia disebut mempunyai latar belakang karier yang mirip dengan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yakni di bidang anti-terorisme.

Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri lepas sambut Menko PMK di Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Priha
Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri lepas sambut Menko PMK di Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Priha

Ia pernah menjabat sebagai Kasat Jatantras Polda Metro Jaya, Kasat Reserse Polres Jakbar, Wakapolres Metro Jakbar, dan Kasubden Investigasi Densus 88/Antiteror Baresrim Polri. Serta, Kapolres Metro Jakbar Polda Metro Jaya (2009), Dir Reskrimum Polda Metro Jaya (2009-2010), Wakadensus 88 (2010-2013), Dirtipikor Bareskrim Polri (2013-2014), Kapolda Sulawesi Tengah.

Idham juga termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Saat ia tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. (Knu)

Baca Juga:

Langkah Idham Azis Jadi Kapolri Diprediksi Mulus di DPR

#DPR #Idham Azis #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
DPR menegur keras Pertamina usai viral pengendara di Jawa Timur alami motor brebet setelah isi Pertalite. DPR desak audit mutu dan transparansi hasil uji BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang
Indonesia
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Gerindra memastikan Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Bagikan