DPR Lakukan Fit and Proper Test Komjen Idham Azis Pekan Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 28 Oktober 2019
DPR Lakukan Fit and Proper Test Komjen Idham Azis Pekan Ini

Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani memastikan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen (Pol) Idham Aziz akan dilakukan pada pekan ini.

Uji coba ini akan berbarengan dengan pembentukan komisi-komisi dan pengisian anggota Komisi III DPR lalu dilakukan uji kelayakan.

Baca Juga:

Komjen Idham Azis Calon Tunggal Kapolri, Ini Harapan HIPMI

"Targetnya pekan ini urusan komisi dan lain-lain itu sudah bisa kita lakukan dan selesaikan," kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Menurut Puan, mekanisme yang akan dilakukan DPR adalah pembentukan komisi dan pengisian anggota komisi, lalu pelantikan pimpinan serta para anggota komisi.

Irjen Pol Idham Azis (kiri) saat menghadiri upacara Korps Rapor Kenaikan Pangkat Pati Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7). (ANTARA/Retno Esnir)
Irjen Pol Idham Azis (kiri) saat menghadiri upacara Korps Rapor Kenaikan Pangkat Pati Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7). (ANTARA/Retno Esnir)

Setelah itu, menurut dia dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR dan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR untuk membahas surat masuk untuk komisi-komisi salah satunya terkait uji kelayakan calon kapolri.

"Setelah semua mekanisme itu dilakukan, insyaallah nama yang diusulkan menjabat sebagai kapolri yang akan datang akan bisa segera dilantik," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika pimpinan alat kelengkapan dewan telah terbentuk, komisi terkait akan segera menggelar rapat pimpinan dan rapat konsultasi terkait penunjukkan calon kapolri. Setelah itu, barulah DPR melalui Komisi III akan melakukan fit and proper test kepada calon tunggal Kapolri, yaitu Komjen Idham Azis.

"Setelah semua mekanisme itu dilakukan, ya insyaallah nama yang diusulkan menjabat sebagai kapolri yang akan datang, kemudian akan bisa segera dilantik," ujar Puan.

Terkait penunjukkan Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri, Puan mengatakan bahwa itu merupakan hak dari Presiden Joko Widodo. Namun, ia melihat Kapolda Sulawesi Tengah itu memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik untuk mengemban posisi kapolri.

"Idham Azis kan punya track record yang sangat panjang, jadi sejauh ini insyaallah tidak ada masalah," ujar Puan.

Baca Juga:

DPR: Komjen Idham Aziz, Sedikit Bicara Kerja Nyata

Diketahui, Idham Azis merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1988. Ia disebut mempunyai latar belakang karier yang mirip dengan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yakni di bidang anti-terorisme.

Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri lepas sambut Menko PMK di Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Priha
Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri lepas sambut Menko PMK di Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Priha

Ia pernah menjabat sebagai Kasat Jatantras Polda Metro Jaya, Kasat Reserse Polres Jakbar, Wakapolres Metro Jakbar, dan Kasubden Investigasi Densus 88/Antiteror Baresrim Polri. Serta, Kapolres Metro Jakbar Polda Metro Jaya (2009), Dir Reskrimum Polda Metro Jaya (2009-2010), Wakadensus 88 (2010-2013), Dirtipikor Bareskrim Polri (2013-2014), Kapolda Sulawesi Tengah.

Idham juga termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Saat ia tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. (Knu)

Baca Juga:

Langkah Idham Azis Jadi Kapolri Diprediksi Mulus di DPR

#DPR #Idham Azis #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 25 menit lalu
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Bagikan