DPR Kritik Kementerian LHK Terkait Karhutla

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ia menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah gagal dalam menjaga kelestarian hutan.

"Hutan kita terbakar disebabkan karena perawatan yang kurang baik dari KLHK," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/9).

Baca Juga

Hujan Sulit Terjadi di Lokasi Karhutla, Awan Terhalang Asap Pekat

Karhutla saat ini sudah meluas ke Sumatera dan sepertiga Kalimantan mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan kerugian secara ekonomi.

"Karhutla ini mengakibatan kerugian yang cukup besar. Mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan pariwisata yang saat ini sedang digalakkan. Kami sangat prihatin akan hal ini. Ini bukti Kementerian LHK gagal, kejadian ini hampir sama dengan kejadian tahun 2015 dan baru bisa padam setelah ada hujan," ujarnya.

Menurutnya karhutla yang telah meluas saat ini bukan karena dibakar (kesengajaan), tetapi disebabkan karena kerja sama yang kurang efektif antara lembaga negara.

Baca Juga

Cassa dan Hercules Dikerahkan Bikin Hujan Buatan di Kalimantan dan Sumatera

"Karhutla seharusnya tidak terulang lagi kalau saja titik-titik api yang muncul sudah dipadamkan sejak dini, sebelum menjadi ratusan titik api. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 48 Ayat 1, dikatakan bahwa pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkewajiban melindungi hutan kita, merawat hutan dengan baik," ujar Bambang.

Anggota Komisi V Syarif Abdullah Alkadrie juga menyesalkan lambatnya pemerintah dalam menangani karhutla hingga berdampak buruk bagi masyarakat.

Baca Juga

Kebakaran Hutan Kian Parah, PSI Tuntut Jokowi 'Gercep'

"Saya melihat kurangnya ketegasan dari stakeholder dalam menangani Karhutla. Setiap memasuki musim kemarau selalu terjadi kebakaran, kami harap ada tindakan tegas dari yudikatif dan eksekutif. Pasalnya, banyak persolan karhutla yang bebas di pra peradilan. Kami minta ada ketegasan dan ada persepsi yang sama atas penegakan hukum di negeri ini," tutup dia. (Knu)