DPR Klaim Beri Perhatian Khusus pada Setiap Tahapan Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 16 Agustus 2023
DPR Klaim Beri Perhatian Khusus pada Setiap Tahapan Pemilu 2024

Puan Maharani. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa dalam Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang sudah berjalan.

"DPR RI juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023," kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Bawaslu Sebut 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang di Pemilu 2024

Sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, kata Puan, DPR RI akan mengawal Pemilu 2024 agar dapat berjalan demokratis, jujur dan adil.

Dia menegaskan demokrasi dan pemilu merupakan alat untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, serta bersatu secara tenteram.

Untuk itu, Puan mengingatkan segenap elemen masyarakat tidak terpecah belah akibat pemilu. "Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah, menjadi kepingan kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki," ujarnya.

Sebaliknya, Puan mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga serta merawat persatuan Indonesia sebagai fondasi utama dalam membangun negeri dan mencapai kemajuan.

"Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda, tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo pedhot oyot (jangan putus akar)," ucapnya.

Dia lantas membeberkan sejumlah fokus perhatian DPR RI pada berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat lainnya selama Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 ke depan, antara lain mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian.

Baca Juga:

Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019

Puan juga menyebut DPR RI akan menaruh fokus perhatian pada fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, dan mencermati permasalahan dampak utang sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

"(Lalu) menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, hingga menekankan pentingnya pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat mengawali pidato, Puan menyebut bahwa berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI telah hadir 385 orang anggota dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Sidang pembukaan masa sidang tersebut dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam agenda Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Presiden Jokowi akan menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR. (*)

Baca Juga:

Polri Bentuk Satgas Anti Politik Uang Jelang Pemilu 2024

#Joko Widodo #Presiden Joko Widodo #Pemilu 2024 #Pemilu #DPR RI #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Bagikan