DPR Klaim Beri Perhatian Khusus pada Setiap Tahapan Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 16 Agustus 2023
DPR Klaim Beri Perhatian Khusus pada Setiap Tahapan Pemilu 2024

Puan Maharani. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa dalam Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang sudah berjalan.

"DPR RI juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023," kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Bawaslu Sebut 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang di Pemilu 2024

Sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, kata Puan, DPR RI akan mengawal Pemilu 2024 agar dapat berjalan demokratis, jujur dan adil.

Dia menegaskan demokrasi dan pemilu merupakan alat untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, serta bersatu secara tenteram.

Untuk itu, Puan mengingatkan segenap elemen masyarakat tidak terpecah belah akibat pemilu. "Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah, menjadi kepingan kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki," ujarnya.

Sebaliknya, Puan mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga serta merawat persatuan Indonesia sebagai fondasi utama dalam membangun negeri dan mencapai kemajuan.

"Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda, tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo pedhot oyot (jangan putus akar)," ucapnya.

Dia lantas membeberkan sejumlah fokus perhatian DPR RI pada berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat lainnya selama Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 ke depan, antara lain mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian.

Baca Juga:

Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019

Puan juga menyebut DPR RI akan menaruh fokus perhatian pada fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, dan mencermati permasalahan dampak utang sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

"(Lalu) menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, hingga menekankan pentingnya pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat mengawali pidato, Puan menyebut bahwa berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI telah hadir 385 orang anggota dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Sidang pembukaan masa sidang tersebut dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam agenda Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Presiden Jokowi akan menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR. (*)

Baca Juga:

Polri Bentuk Satgas Anti Politik Uang Jelang Pemilu 2024

#Joko Widodo #Presiden Joko Widodo #Pemilu 2024 #Pemilu #DPR RI #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Puan Maharani meminta publik bersabar menunggu pengumuman cawapres Prabowo pada 25 November 2026. Penentuan nama sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Bagikan