DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Masker Dalam Negeri

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Maret 2020
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Masker Dalam Negeri

Pengumuman stok masker kosong terpasang di salah satu kios di Pasar Pramuka, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengkritik langkah pemerintah mengekspor masker besar-besaran ke sejumlah negara. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk pemberantasan wabah virus Corona di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Najib merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekspor masker dari Indonesia ke tiga negara naik signifikan dalam dua bulan di awal 2020.

Baca Juga

Bubarkan Tim Tanggap, Pemprov DKI Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Indonesia mengekspor masker ke Singapura, Tiongkok, dan Hong Kong. Berdasarkan data BPS kenaikan nilai ekspor produk berkode HS 63079040 ini secara total naik 504.534%.

"Pasar utama ialah prioritaskan kebutuhan dalam negeri untuk menghadapi kebutuhan alat dan sarana kesehatan pemberantasan corona. Pemerintah juga harus memperjelas kebijakanya agar tidak disalahgunakan," kata Najib kepada wartawan, Rabu, (18/3).

Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)
Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)

Najib berharap pemerintah segera mempertimbangkan untuk memberi insentif terhadap produksi alat atau sarana kesehatan sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi.

"Kebijakan ini selain akan menghidupkan sektor riil sekaligus peluang lapangan kerja," ujarnya.

Baca Juga

Beda Data Korban Meninggal Corona Versi Pemerintah dengan Fakta di Lapangan

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat ini melanjutkan insentif yang dimaksud adalah kemudahan pajak, ijin dan lain - lain

"Jadi prioritasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kalau di kelola dengan baik bisa sekaligus untuk eksport karena sekarang tidak ada kejelasan mengenai hal itu," tutup Najib. (Pon)

#Masker #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia di Luar Negeri
Penerapan kebijakan baru ini dipastikan tidak bertentangan dengan landasan konstitusi negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Legislator Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia di Luar Negeri
Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Bagikan