DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Masker Dalam Negeri

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Maret 2020
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Masker Dalam Negeri

Pengumuman stok masker kosong terpasang di salah satu kios di Pasar Pramuka, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengkritik langkah pemerintah mengekspor masker besar-besaran ke sejumlah negara. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk pemberantasan wabah virus Corona di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Najib merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekspor masker dari Indonesia ke tiga negara naik signifikan dalam dua bulan di awal 2020.

Baca Juga

Bubarkan Tim Tanggap, Pemprov DKI Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Indonesia mengekspor masker ke Singapura, Tiongkok, dan Hong Kong. Berdasarkan data BPS kenaikan nilai ekspor produk berkode HS 63079040 ini secara total naik 504.534%.

"Pasar utama ialah prioritaskan kebutuhan dalam negeri untuk menghadapi kebutuhan alat dan sarana kesehatan pemberantasan corona. Pemerintah juga harus memperjelas kebijakanya agar tidak disalahgunakan," kata Najib kepada wartawan, Rabu, (18/3).

Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)
Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)

Najib berharap pemerintah segera mempertimbangkan untuk memberi insentif terhadap produksi alat atau sarana kesehatan sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi.

"Kebijakan ini selain akan menghidupkan sektor riil sekaligus peluang lapangan kerja," ujarnya.

Baca Juga

Beda Data Korban Meninggal Corona Versi Pemerintah dengan Fakta di Lapangan

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat ini melanjutkan insentif yang dimaksud adalah kemudahan pajak, ijin dan lain - lain

"Jadi prioritasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kalau di kelola dengan baik bisa sekaligus untuk eksport karena sekarang tidak ada kejelasan mengenai hal itu," tutup Najib. (Pon)

#Masker #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Asap Karhutla Dirasakan di Jakarta, Pemprov Minta Warga Pakai Masker N95 atau KN95
warga juga diminta memantau kualitas udara melalui kanal resmi BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, atau Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Asap Karhutla Dirasakan di Jakarta, Pemprov Minta Warga Pakai Masker N95 atau KN95
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Bagikan