DPR Dukung Konsep Pencegahan Kepala BNPT

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 23 Maret 2016
DPR Dukung Konsep Pencegahan Kepala BNPT

Kepala BNPT Irjen Pol M Tito Karnavian (kiri) dan istri dengan Kepala Bakamla Laksda TNI Arie Soedewo (paling kanan) dan istri. (Foto BNPT)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung aspek pencegahan sebagai konsep utama penanggulangan terorisme yang diusung Kepala Badan National Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Tito Karnavian. Di bawah kepemimpinan Tito, BNPT lebih masif lagi dalam menjalankan program pencegahan. 

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan aksi-aksi terorisme tidak bisa dihabisi dengan cara-cara penindakan. Apalagi ketika proses penindakan itu mengesampingkan sisi-sisi Hak Azasi Manusia (HAM) dan menjauhi prinsip-prinsip 'due process of law' yang benar.

"Ke depan aspek pencegahan menjadi sangat penting dan merupakan kerja besar pemerintah bersama elemen-elemen masyarakat," katanya di Jakarta, Rabu (23/3).

Pendapat serupa disampaikan anggota Komisi VIII DPR KH Maman Imanulhaq. Menurut Maman, radikalisme tak hanya dilawan dengan tindakan kekerasan.

"Terorisme tidak hanya dilawan dengan cara yang keras dan tegas tapi pendekatan yang lebih halus, sistemik dan manusiawi," ungkap Maman.

Dia juga berharap Tito lebih banyak melibatkan Ormas Keagamaan dalam melakukan sosialisasi ajaran agama yang toleran dan damai, mendeteksi kelompok radikal dan intoleransi serta menyebar luaskan nilai kebangsaan dan kemanusiaan di berbagai forum termasuk saat khutbah jumat dan acara keagamaan lainnya. 

BACA JUGA

  1. Kepala BNPT Fokus Kontra Radikalisasi
  2. Pimpin BNPT, Irjen Tito Karnavian: Seperti Kembali ke Rumah Sendiri
  3. Pemerintah Dukung Penuh Program Pencegahan Teror dan Deradikalisasi BNPT
  4. Deradikalisasi Bukan Hanya Tanggung Jawab BNPT
  5. BNPT: Penanganan Terorisme Harus Tahu Sejarahnya
#BNPT #DPR #Irjen Tito Karnavian #Radikalisme #Terorisme
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Bagikan