DPR Dorong Implementasi Perpres MBG, Penting untuk Pastikan Keamanan Pangan Anak Sekolah

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Dorong Implementasi Perpres MBG, Penting untuk Pastikan Keamanan Pangan Anak Sekolah

Ilustrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyambut positif langkah pemerintah yang tengah memfinalisasi peraturan presiden (perpres) tentang tata kelola program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, kehadiran perpres tersebut akan menjadi dasar penting dalam memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
?
“Perpres MBG akan menjadi pijakan hukum penting agar pelaksanaan program lebih tertib, transparan, dan menjamin makanan yang dibagikan benar-benar aman, bergizi, serta memenuhi standar kesehatan,” ujar Netty di Jakarta, Rabu (29/10).
?
Ia berharap proses finalisasi perpres MBG dapat segera diselesaikan dan disosialisasikan pada publik agar implementasi di lapangan memiliki kepastian hukum yang kuat. “Kami mendorong agar perpres ini segera disosialisasikan sehingga pelaksanaan program di daerah memiliki acuan yang jelas dan seragam. Hal ini penting agar tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan gizi anak dapat tercapai,” katanya.
?
Menurut Netty, perpres tersebut seyogianya memuat tentang ketentuan teknis, seperti waktu produksi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Itu akan menjadi upaya menjaga mutu, kebersihan, dan kesegaran makanan bagi penerima manfaat. “Kami memahami setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Oleh karena itu, penting agar pelaksanaan kebijakan nanti memberi ruang adaptasi, agar berjalan efisien dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Baca juga:

DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan


?
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan esensi utama program MBG yakni meningkatkan gizi anak serta menjamin keamanan pangan. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerja petugas dapur yang berperan langsung dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
?
“Para petugas dapur ialah garda terdepan penyedia gizi anak-anak kita. Mereka juga perlu mendapatkan dukungan kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang aman,” tegasnya.
?
Netty mendorong agar pemerintah memperkuat pendampingan teknis, peningkatan fasilitas, dan pengawasan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak seperti Badan POM, Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional, dan masyarakat.
?
“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat perlu bergandengan tangan agar pelaksanaannya benar-benar memberi manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia,” tegasnya.(Pon)

Baca juga:

Program MBG sudah Jalan tanpa Perpres Tata Kelola, Disebut Asal-Asalan


?

#Makan Bergizi Gratis #SPPG #Badan Gizi Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Dapur-dapur tersebut menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Indonesia
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Sudaryono mengungkapkan kasus keracunan di Bogor disebabkan pembelian bahan makanan jadi.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Bagikan