DPR Desak Kemensetneg Optimalisasi Aset Negara dan Penghentian Penggunaan Software Ilegal di Instansi Pemerintahan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
DPR Desak Kemensetneg Optimalisasi Aset Negara dan Penghentian Penggunaan Software Ilegal di Instansi Pemerintahan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk serius dan menyeluruh dalam mengelola aset negara.

“Saya ingin meminta kepada jajaran Setneg ini untuk menginventarisir kembali, menyisir kembali aset-aset negara yang itu bisa digunakan, baik sebagai penerimaan negara bukan pajak atau untuk program-program kerakyatan Bapak Prabowo yang lain,” ujar Yanuar dalam keterangannya, Jumat (18/7).

Baca juga:

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Hal itu disampaikan Yanuar dalam Rapat Kerja dengan Mensesneg, membahas Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

Yanuar mencontohkan bagaimana aset negara seringkali terbengkalai atau bahkan diduduki tanpa dasar hukum.

Ia menggarisbawahi perlunya penyelesaian tuntas masalah ini agar aset tidak menjadi beban negara, seperti halnya kesulitan mencari lahan untuk pembangunan 3 juta rumah rakyat saat ia masih bertugas di Komisi V DPR RI.

Selain aset, politisi PKS ini juga menyoroti maraknya penggunaan perangkat lunak ilegal di instansi pemerintah dan BUMN. Yanuar menyebut praktik ini sebagai ironi, mengingat pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan hukum.

Baca juga:

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran

Ia meminta Kemensetneg tidak hanya menghimbau, tetapi benar-benar menekankan kepada seluruh kementerian dan BUMN untuk berhenti menggunakan software bajakan. Penggunaan software ilegal berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan membahayakan keamanan data nasional.

Yanuar mengingatkan bahwa kegagalan mengamankan data karena lisensi yang tidak benar dapat berakibat fatal.

“Jangan sampai kita kebobolan, tidak bisa mengamankan aset utama kita, yaitu data, hanya karena kita tidak menggunakan lisensi yang benar,” pungkasnya.

#Kemensetneg #DPR #DPR RI #Software
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
DPR RI menyoroti penggunaan frasa ‘pihak lain’ dalam pasal tersebut sebagai bentuk larangan yang bersifat menyeluruh
Angga Yudha Pratama - 27 menit lalu
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Indonesia
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan sistem informasi kredit dan peran lembaga penjamin dalam memitigasi risiko kredit bermasalah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
Indonesia
Fenomena Sopir Tronton Bawah Umur di Parung Panjang Picu Kritik Tajam Adian Napitupulu
Selain masalah pengawasan, instrumen hukum berupa Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat tentang jam operasional truk juga tidak luput dari kritik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
Fenomena Sopir Tronton Bawah Umur di Parung Panjang Picu Kritik Tajam Adian Napitupulu
Indonesia
Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, DPR RI Minta Pemerintah Indonesia Siapkan Evakuasi WNI
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di Iran.
Frengky Aruan - Kamis, 29 Januari 2026
Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, DPR RI Minta Pemerintah Indonesia Siapkan Evakuasi WNI
Indonesia
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Penghargaan ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi atlet senior untuk menjaga performa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Indonesia
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
Selain perbaikan sistem, DPR RI mendorong sinergi yang lebih solid antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di luar negeri
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Januari 2026
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
Indonesia
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Kendala utama di Indonesia bukan pada kualitas dokter, melainkan pada ekosistem layanan yang mencakup transparansi biaya dan efisiensi birokrasi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Indonesia
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan kendala utama lembaga antirasuah saat ini ke DPR.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Berita Foto
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah) mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Januari 2026
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Bagikan