DPR Desak Kemensetneg Optimalisasi Aset Negara dan Penghentian Penggunaan Software Ilegal di Instansi Pemerintahan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk serius dan menyeluruh dalam mengelola aset negara.
“Saya ingin meminta kepada jajaran Setneg ini untuk menginventarisir kembali, menyisir kembali aset-aset negara yang itu bisa digunakan, baik sebagai penerimaan negara bukan pajak atau untuk program-program kerakyatan Bapak Prabowo yang lain,” ujar Yanuar dalam keterangannya, Jumat (18/7).
Baca juga:
Hal itu disampaikan Yanuar dalam Rapat Kerja dengan Mensesneg, membahas Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).
Yanuar mencontohkan bagaimana aset negara seringkali terbengkalai atau bahkan diduduki tanpa dasar hukum.
Ia menggarisbawahi perlunya penyelesaian tuntas masalah ini agar aset tidak menjadi beban negara, seperti halnya kesulitan mencari lahan untuk pembangunan 3 juta rumah rakyat saat ia masih bertugas di Komisi V DPR RI.
Selain aset, politisi PKS ini juga menyoroti maraknya penggunaan perangkat lunak ilegal di instansi pemerintah dan BUMN. Yanuar menyebut praktik ini sebagai ironi, mengingat pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan hukum.
Baca juga:
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Ia meminta Kemensetneg tidak hanya menghimbau, tetapi benar-benar menekankan kepada seluruh kementerian dan BUMN untuk berhenti menggunakan software bajakan. Penggunaan software ilegal berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan membahayakan keamanan data nasional.
Yanuar mengingatkan bahwa kegagalan mengamankan data karena lisensi yang tidak benar dapat berakibat fatal.
“Jangan sampai kita kebobolan, tidak bisa mengamankan aset utama kita, yaitu data, hanya karena kita tidak menggunakan lisensi yang benar,” pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026

BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
