DPR Desak Kemensetneg Optimalisasi Aset Negara dan Penghentian Penggunaan Software Ilegal di Instansi Pemerintahan
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk serius dan menyeluruh dalam mengelola aset negara.
“Saya ingin meminta kepada jajaran Setneg ini untuk menginventarisir kembali, menyisir kembali aset-aset negara yang itu bisa digunakan, baik sebagai penerimaan negara bukan pajak atau untuk program-program kerakyatan Bapak Prabowo yang lain,” ujar Yanuar dalam keterangannya, Jumat (18/7).
Baca juga:
Hal itu disampaikan Yanuar dalam Rapat Kerja dengan Mensesneg, membahas Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).
Yanuar mencontohkan bagaimana aset negara seringkali terbengkalai atau bahkan diduduki tanpa dasar hukum.
Ia menggarisbawahi perlunya penyelesaian tuntas masalah ini agar aset tidak menjadi beban negara, seperti halnya kesulitan mencari lahan untuk pembangunan 3 juta rumah rakyat saat ia masih bertugas di Komisi V DPR RI.
Selain aset, politisi PKS ini juga menyoroti maraknya penggunaan perangkat lunak ilegal di instansi pemerintah dan BUMN. Yanuar menyebut praktik ini sebagai ironi, mengingat pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan hukum.
Baca juga:
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Ia meminta Kemensetneg tidak hanya menghimbau, tetapi benar-benar menekankan kepada seluruh kementerian dan BUMN untuk berhenti menggunakan software bajakan. Penggunaan software ilegal berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan membahayakan keamanan data nasional.
Yanuar mengingatkan bahwa kegagalan mengamankan data karena lisensi yang tidak benar dapat berakibat fatal.
“Jangan sampai kita kebobolan, tidak bisa mengamankan aset utama kita, yaitu data, hanya karena kita tidak menggunakan lisensi yang benar,” pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
Fenomena Sopir Tronton Bawah Umur di Parung Panjang Picu Kritik Tajam Adian Napitupulu
Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, DPR RI Minta Pemerintah Indonesia Siapkan Evakuasi WNI
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?