DPR Desak Evaluasi Total Pengawasan Internal Polri Pasca Kematian Brigadir Nurhadi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 27 Juni 2025
DPR Desak Evaluasi Total Pengawasan Internal Polri Pasca Kematian Brigadir Nurhadi

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka. (foto: humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kematian Brigadir Muhammad Nurhadi di Gili Trawangan pada April lalu. Ia menekankan perlunya transparansi dan penegakan hukum yang tegas dalam kasus yang diduga melibatkan sesama polisi ini.

"Proses hukum harus berjalan jujur dan imparsial. Ini menyangkut nyawa anggota kepolisian, dan ada dugaan kuat keterlibatan aparat," ujar Martin keterangannya, Kamis (26/6).

"Kejelasan, keterbukaan informasi, dan ketegasan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jangan sampai ada kasus Sambo jilid 2," tegasnya.

Baca juga:

Martin Tumbelaka: Jangan Sampai Ada Kasus Sambo Jilid 2 di Kematian Brigadir Nurhadi

Polda NTB telah menetapkan dua anggota Propam Polda NTB yang dipecat tidak hormat, Kompol I Made Yogi Purusa (YG) dan Ipda Haris Chandra (HC atau AC), sebagai tersangka atas kematian Brigadir Nurhadi. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 351 dan 359 KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian serta kelalaian yang berakibat fatal.

Direskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, mengungkapkan hasil ekshumasi dan autopsi menunjukkan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban yang menyebabkan kematian.

Martin menyayangkan lambatnya penahanan tersangka dan minimnya penjelasan mengenai motif serta peran masing-masing pihak. Menurutnya, hal ini merusak kredibilitas Polri dan melukai rasa keadilan.

"Penyidikan tak bisa berhenti pada penetapan tersangka. Masyarakat berhak tahu apa yang terjadi. Motif, kronologi, dan latar belakang hubungan antarpihak harus disampaikan proporsional agar tidak menjadi bola liar," kata Martin.

Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR ini juga menekankan perlindungan keluarga korban, termasuk pendampingan hukum dan psikososial.

"Yang harus dijaga bukan sekadar reputasi institusi, tapi integritas proses hukum itu sendiri. Jika ada kesalahan, harus diungkap dan ditindak sesuai hukum. Di situlah kredibilitas aparat diuji," tegas legislator Dapil Sulawesi Utara ini.

Selain itu, Martin mendorong evaluasi menyeluruh sistem pengawasan internal kepolisian, terutama fungsi pembinaan etik dan pengawasan profesi.

Menurut Martin, fakta bahwa anggota Propam yang seharusnya mengawasi etika justru melakukan pelanggaran hukum, mengindikasikan adanya persoalan struktural yang mendalam. Ia memastikan Komisi III akan terus mengawal kasus ini.

Baca juga:

KPK Periksa 2 Pengusaha Jatim Terkait Kasus Pencucian Uang Nurhadi

"Jangan sampai kasus ini berakhir tanpa kejelasan. Korban dan keluarganya berhak atas kebenaran dan keadilan, dan publik berhak melihat negara hadir dalam menjaga nyawa dan martabat warganya, termasuk aparatnya sendiri," tutup politisi Partai Gerindra ini.

#Polri #Kasus Pembunuhan #DPR RI #Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Bagikan