DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp 50 Juta, Yenny: Gus Dur Pasti Menolak


Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Setiap Anggota DPR saat ini mendapatkan tunjangan perumahan mencapai Rp 50 juta per bulan. Tunjangan besar ini menjadi sorotan public termasuk berbagai tokok masyarakat sipil.
Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid berkomentar adanya tunjangan perumahan untuk anggota DPR mencapai Rp 50 juta per bulan.
Yenni menilai almarhum ayahnya pasti akan menolak tunjangan perumahan untuk dewan parlemen Senayan itu.
Menurut dia, Gus Dur pasti akan melakukan tindakan terhadap kebijakan tersebut.
Baca juga:
"Almarhum Gus Dur sudah jelas, almarhum Gus Dur enggak akan cuma bicara. (Beliau pasti) mengambil tindakan dan sudah tahu, teman-teman sekalian sudah tahu Gus Dur sikapnya seperti apa," ucap Yenny di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).
Yanny mengatakan, Gus Dur adalah presiden yang dilengserkan oleh DPR ketika masih menjabat. Pasalnya, Gus Dur ingin memberantas korupsi tidak didukung oleh DPR.
"Jadi ya kita sama-sama tahu bagian sejarah, sudah dicatat oleh sejarah. Posisi Gus Dur clear ya, bahwa wakil rakyat harusnya betul-betul mewakili suara rakyat. Jangan kepentingan pribadi yang didahulukan," kata dia.
Salah satu alasan para anggota DPR diberikan tunjangan adalah karena saat ini merika tidak lagi mendapatkan rumah jabatan anggota (RJA). Namun, besaran tunjangan utu dinilai terlalu besar. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi

Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut

DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD

Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber

Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum

APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
