DPR Beri Persetujuan Terima 2 Kapal Bernilai 1,9 Miliar Yen dari Jepang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Februari 2026
 DPR Beri Persetujuan Terima 2 Kapal Bernilai 1,9 Miliar Yen dari Jepang

Ilustrasi Kapal Perangf. ANTARA/HO-Humas TNI AL

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah bersama Komisi I DPR RI sepakat menerima hibah kapal dari Pemerintah Jepang untuk memperkuat TNI Angkatan Laut.

Kesepakatan ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

Donny mengatakan, hibah tersebut merupakan bagian dari program Official Security Assistance (OSA) yang diberikan Pemerintah Jepang kepada Indonesia. Program ini sebelumnya juga telah dijalankan pada tahun lalu.

“Tahun lalu kita menerima dua kapal dengan nilai sekitar 1 miliar yen Jepang. Tahun ini, berdasarkan rapat tadi, Indonesia kembali menerima hibah senilai 1,9 miliar yen Jepang,” kata Donny.

Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sepakat menerima hibah tersebut karena memiliki nilai strategis yang penting bagi pertahanan negara.

Luasnya wilayah perairan Indonesia serta tingginya potensi kerawanan dinilai membutuhkan tambahan alutsista untuk mendukung tugas pengamanan laut.

“Tambahan kapal ini akan memberikan dampak signifikan bagi TNI AL dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia,” ujarnya.

Donny menyebut kapal hibah tersebut memiliki keunggulan karena cepat dan lincah, sehingga cocok dioperasikan di perairan Indonesia yang beragam.

Ia juga menyoroti keuntungan dari aspek ekonomi. Menurut Donny, Indonesia tidak perlu mengeluarkan dana dari APBN untuk hibah tersebut.

“Kita tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Kita tinggal menerima, dengan peralatan yang secukupnya untuk kepentingan nonkombatan,” jelasnya.

#Jepang #Kapal Perang #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan