Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Beri Persetujuan Terima 2 Kapal Bernilai 1,9 Miliar Yen dari Jepang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Februari 2026
 DPR Beri Persetujuan Terima 2 Kapal Bernilai 1,9 Miliar Yen dari Jepang

Ilustrasi Kapal Perangf. ANTARA/HO-Humas TNI AL

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah bersama Komisi I DPR RI sepakat menerima hibah kapal dari Pemerintah Jepang untuk memperkuat TNI Angkatan Laut.

Kesepakatan ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

Donny mengatakan, hibah tersebut merupakan bagian dari program Official Security Assistance (OSA) yang diberikan Pemerintah Jepang kepada Indonesia. Program ini sebelumnya juga telah dijalankan pada tahun lalu.

“Tahun lalu kita menerima dua kapal dengan nilai sekitar 1 miliar yen Jepang. Tahun ini, berdasarkan rapat tadi, Indonesia kembali menerima hibah senilai 1,9 miliar yen Jepang,” kata Donny.

Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sepakat menerima hibah tersebut karena memiliki nilai strategis yang penting bagi pertahanan negara.

Luasnya wilayah perairan Indonesia serta tingginya potensi kerawanan dinilai membutuhkan tambahan alutsista untuk mendukung tugas pengamanan laut.

“Tambahan kapal ini akan memberikan dampak signifikan bagi TNI AL dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia,” ujarnya.

Donny menyebut kapal hibah tersebut memiliki keunggulan karena cepat dan lincah, sehingga cocok dioperasikan di perairan Indonesia yang beragam.

Ia juga menyoroti keuntungan dari aspek ekonomi. Menurut Donny, Indonesia tidak perlu mengeluarkan dana dari APBN untuk hibah tersebut.

“Kita tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Kita tinggal menerima, dengan peralatan yang secukupnya untuk kepentingan nonkombatan,” jelasnya.

#Jepang #Kapal Perang #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Gempa Kyushu, Jepang, Korban Diduga Tewas dalam Ledakan Mal
Gempa dahsyat itu menyebabkan sejumlah orang terjebak dan diduga tewas akibat ledakan di sebuah pusat perbelanjaan yang sebagian bangunannya runtuh.
Dwi Astarini - Baru Saja
Gempa Kyushu, Jepang, Korban Diduga Tewas dalam Ledakan Mal
Dunia
Gempa Bumi Magnitude 7,1 Guncang Wilayah Kyushu, Jepang, Peringatan Tsunami dengan Gelombang 1 Meter
Badan Meteorologi Jepang (JMA) juga mengeluarkan peringatan tsunami dengan perkiraan tinggi gelombang mencapai 1 meter setelah gempa terjadi.
Dwi Astarini - 12 menit lalu
Gempa Bumi Magnitude 7,1 Guncang Wilayah Kyushu, Jepang, Peringatan Tsunami dengan Gelombang 1 Meter
Dunia
Gempa M 7,1 Kumamoto Jepang Picu Peringatan Tsunami, Listrik 48 Ribu Rumah Padam
Gempa magnitudo 7,1 mengguncang Kumamoto, Jepang, memicu peringatan tsunami dan menyebabkan pemadaman listrik di 48 ribu rumah.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Gempa M 7,1 Kumamoto Jepang Picu Peringatan Tsunami, Listrik 48 Ribu Rumah Padam
Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Indonesia
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Indonesia
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Peristiwa yang diduga bermula dari tuduhan pencurian ayam itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan agar proses transisi Gubernur BI tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
DPR RI belum menyusun jadwal fit and proper test calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo karena Presiden Prabowo belum mengajukan nama kandidat.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Bagikan