DPR Bentuk Pansus Hak Angket Haji, Menteri Agama Siap Buka-Bukaan
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.(Foto: dok Kemenag)
MERAHPUTIH.COM - MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas angkat suara terkait dengan langkah DPR menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket haji. Pansus haji dibentuk untuk menyelidiki segala permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Yaqut mengaku siap mengikuti proses politik di DPR. "Ya, kami ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi kan," ujar Yaqut kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7).
Ia bersedia memberikan laporan penyelenggaraan haji. "Jadi semua proses akan kami laporkan. Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kami sampaikan. Apa adanya," imbuhnya.
Menag memastikan penyelenggaraan ibadah haji telah berlangsung dengan lancar. “Kalau ada kekurangan sana-sini, ya maklum namanya juga manusia dan hidup di dunia. Pasti ada kurang sana-sini. Itu yang harus diperbaiki," tutur dia.
Baca juga:
Dia menambahkan, saat ini pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan pelayanan dalam operasional haji. "Ini masa operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024. Jadi masih berlangsung nih haji," tutur Yaqut.
Evaluasi akan dilakukan setelah masa operasional haji tuntas. "Nanti kita tunggu operasionalnya selesai sampai 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar resmi mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus hak angket haji 2024 itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Nantinya, ada 30 orang dari berbagai fraksi yang menjadi anggota pansus angket haji 2024.(knu)
Baca juga:
Timwas Haji DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Pembentukan Pansus Haji 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Hajj Banking Award 2025 Perkuat Ekosistem Haji
Raker Menteri Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR bahas Persiapan Ibadah Haji 2026
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra