DPR Beberkan Pekerjaan Rumah Calon Kapolri

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 Januari 2021
DPR Beberkan Pekerjaan Rumah Calon Kapolri

Sekjen PPP Arsul Sani (MP/Fadhli)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun.

Pertama, kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, reformasi sistem di Polri harus dipercepat untuk mewujudkan sosok Polri yang profesional, modern dan terpercaya atau promoter.

Baca Juga

Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri

"Wujud Polri yang promoter itu adalah Polri bersih, terutama dalam melaksanakan proses-proses penegakan hukum, menggunakan pendekatan scientific crime investigation bukan mengejar pengakuan tersangka," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Tidak hanya itu, kata Arsul, Kapolri baru juga harus memastikan penegakan hukum tuntas dengan tidak melakukan limitasi terhadap proses hukum.

"Yang seharusnya melibatkan orang tertentu dengan posisi ekonomi, sosial atau politik yang kuat maka tidak kemudian berhenti sampe pihak tertentu saja," ujarnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani. (Antaranews)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani. (Antaranews)

Untuk PR kedua, lanjut Arsul, calon Kapolri baru tersebut harus melakukan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.

"Itu bisa terus dikembangkan dalam kasus- kasus nyata yang menyangkut tindak pidana orang dengan orang dan bukan kekerasan," kata Arsul.

Wakil Ketua MPR ini melanjutkan, PR ketiga yang harus dikerjakan Kapolri baru yakni, tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum.

"Atau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas atau kelompok tertentu," imbuhnya.

Arsul enggan menanggapi kabar, Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo, yang disebut telah ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu surat presiden (Surpres) terkait nama calon Kapolri tersebut.

"Ya kita tunggu dulu," tutup Arsul Sani. (Pon)

Baca Juga

Suksesor Idham Azis Harus Mampu Deteksi Dini Ancaman Gangguan Keamanan

#Komisi III DPR #Calon Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Pemohon KIP Kuliah 2025 mencapai 921.000 orang, kuota yang disediakan pemerintah tak lebih dari 200.000 slot.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Indonesia
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Formappi: DPR punya mekanisme sendiri untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat melalui fungsi legislasi, termasuk dalam pemberantasan korupsi melalui perampasan aset.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Berita Foto
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Calon tunggal Hakim Konstitusi Inosentius Samsul mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 20 Agustus 2025
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Berita Foto
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Prioritas Perkara Korupsi dan Program Kerja KPK
Ketua KPK Setyo Budiyanto saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 20 Agustus 2025
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Prioritas Perkara Korupsi dan Program Kerja KPK
Indonesia
Korban Penipuan Online Rugi hingga Rp 4,6 Triliun, Komisi III DPR: Bentuk Satgas Pemberantasan Scam
Jumlah korban yang sangat besar menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan siber terhadap masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Korban Penipuan Online Rugi hingga Rp 4,6 Triliun, Komisi III DPR: Bentuk Satgas Pemberantasan Scam
Indonesia
Komisi III DPR akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP
Pemikiran-pemikiran dari sejumlah pakar diperlukan agar memastikan KUHAP yang baru tidak melemahkan pemberantasan korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Agustus 2025
Komisi III DPR akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP
Indonesia
Sebut Pidato Prabowo Cerminkan Sosok Negarawan, DPR: Mau Puji Presiden Terdahulu hingga Akui Persoalan yang Terjadi
Anggota Komisi III DPR sebut daya tarik pidato Presiden Prabowo adalah sikapnya yang tidak melupakan jasa para pendahulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
Sebut Pidato Prabowo Cerminkan Sosok Negarawan, DPR: Mau Puji Presiden Terdahulu hingga Akui Persoalan yang Terjadi
Indonesia
KPK Jangan Tebang Pilih, Seret Semua Pihak yang Terlibat Korupsi Kuota Haji
"Kita kawal KPK. Kita kawal KPK agar punya keberanian untuk menyeret semua pihak tanpa tebang pilih," kata anggota Komisi III DPR Benny K Harman
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
KPK Jangan Tebang Pilih, Seret Semua Pihak yang Terlibat Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Lakukan Mutasi Besar-besaran, Komisi III DPR Minta Polri Berbenah dan Tingkatkan Kinerja
Mutasi besar-besaran Polri dinilai jadi momentum untuk berbenah, memperkuat soliditas, dan meningkatkan kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
Lakukan Mutasi Besar-besaran, Komisi III DPR Minta Polri Berbenah dan Tingkatkan Kinerja
Bagikan