DPR Akan Bentuk Tim Pengawas Intelijen

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 15 Juni 2015
DPR Akan Bentuk Tim Pengawas Intelijen

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq (Foto: mahfudzsiddiq.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk tim pengawas inteliijen. Tim ini terdiri dari 14 orang yang berasal dari semua fraksi dan komisi di DPR.

"Beriringan dengan uji kepatutan kepala BIN yang baru, Komisi I juga akan mengajukan pembentukan tim pengawas intelijen," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Senin (15/6).

Menurutnya, peraturannya sudah disahkan. Sejauh ini hanya tinggal Komisi I mengusulkan siapa saja yang akan duduk di tim pengawas intelijen ini. Tim ini dibentuk mewakili publik untuk mengawasi termasuk melakukan penyelidikan manakala ditemukan indikasi penyimpangan berkenaan tugas pokok fungsi intelijen.

"Jadi tim itu dibentuk tetapi dia bekerja dengan kasus tertentu," katanya.

Ada dua payung hukum yang digunakan, yaitu UU BIN dan Peraturan DPR. Menurut Mahfudz, Peraturan DPR lebih bersifat teknis bagaimana tim itu bekerja.

Dijelaskan politikus PKS ini, tim mulai aktif bekerja setelah disahkan paripurna. "Anggotanya ini harus diambil sumpahnya. Karena menyangkut kerahasiaan dan seterusnya," tandas dia. (mad)

Baca Juga:

Marciano Norman: Sutiyoso Layak Pimpin BIN

Prabowo Dukung Sutiyoso Jadi Kepala BIN

Panglima TNI: Intelijen TNI Harus Miliki Kapasitas Mumpuni

#Mahfudz Siddiq #Komisi I DPR #Intelijen
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Indonesia
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
DPR menilai Indonesia harus mengambil langkah nyata menghadapi konflik global. Wacana saja dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
Bagikan