DPD Minta Pemda Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO dan Minyak Goreng

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 07 Maret 2022
DPD Minta Pemda Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO dan Minyak Goreng

Minyak goreng kemasan. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif mencari solusi jangka panjang dalam merespons fenomena kelangkaan minyak goreng saat ini dengan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dan kelapa menjadi produk minyak goreng.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin menyusul terjadinya aksi saling dorong yang berujung kericuhan warga yang tengah antri mendapatkan minyak goreng murah di Kota Bengkulu pada Sabtu kemarin.

Baca Juga

Krisis Minyak Goreng Belum Selesai, Duet Anies Minta Warga Jangan Panik

"Kita ingin daerah mampu menjadi katalisator ekonomi nasional khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Karena daerah merupakan basis pembagunan pertanian yang sejak awal telah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur pendukung utama," ujar Sultan dalam keterangannya, rMinggu (6/3).

Kemandirian pangan daerah, kata Sultan, merupakan indikator yang paling menentukan bagi ketahanan pangan nasional. Saat ini beberapa bahan pangan telah mengalami inflasi dan kelangkaan di pasaran. Krisis pangan secara umum bahkan sudah di depan mata.

"Apa yang terjadi di Bengkulu harus menjadi alarm bagi daerah, bahwa ketergantungan terhadap suplay chain bahan pangan yang diatur oleh kementerian dan lembaga adalah tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Saat ini, berharap kepada pemerintah dalam urusan pangan adalah jebakan bagi pemerintah daerah," ujarnya.

Baca Juga

Kemendag Beberkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Oleh karena itu, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu berharap inisiatif Pemda penghasil sawit dan kelapa untuk mulai merencanakan pembangunan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dengan skala yang terukur. Ia menyebut, peluang bisnis pengolahan ini sangat besar khususnya bagi daerah-daerah di kawasan Sumatera dan Kalimantan.

"Sehingga kita tidak perlu lagi merasa heran dengan kelangkaan produk minyak goreng yang terjadi saat ini. Hegemoni pasar bebas yang tidak lagi sanggup dikontrol oleh negara ini harus dilawan dengan kemandirian daerah dengan basis produksi pangan khususnya produksi CPO dan minyak goreng," tutup Sultan.

Diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu menggelar operasi pasar minyak goreng di dua lokasi yaitu di Jalan Belimbing Pasar Panorama dan di Jalan Gandaria Pasar Panorama, Kota Bengkulu, yang menyebabkan ribuan masyarakat mengantre dan berakhir ricuh.

Di tengah pembagian minyak goreng terjadi aksi saling dorong antara masyarakat sehingga menyebabkan kericuhan. Namun akhirnya pada pukul 10.12 WIB mobil pembawa minyak goreng murah pergi meninggalkan lokasi sebab kondisi masyarakat yang tidak kondusif. (Pon)

Baca Juga

Minyak Goreng Langka, Politikus PKS Tuding Bagian Hulu Tidak Dibenahi

#DPD RI #Minyak Goreng #Kelapa Sawit
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Indonesia
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memiliki indikasi kuat terlibat aktivitas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Indonesia
Pemerintah Musnahkan Tanaman Sawit 700 Hektare di Dalam Kawasan TN Tesso Nilo
Saat ini, Kemenhut lebih fokus pada pencegahan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, karena dinilai efektif ketimbang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pemadaman ketika terjadi kebakaran hutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
Pemerintah Musnahkan Tanaman Sawit 700 Hektare di Dalam  Kawasan TN Tesso Nilo
Indonesia
Harga Minyakita Selalu Melebihi Ketentuan HET, Ini Permintaan Para Pengusaha
mengatur ulang skema distribusi tidak akan berpengaruh besar terhadap harga MinyaKita.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juli 2025
Harga Minyakita Selalu Melebihi Ketentuan HET, Ini Permintaan Para Pengusaha
Indonesia
Minyakita Capai Rp 50 Ribu Per Liter di Papua, Pemerintah Bakal Ubah Pola Distribusi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada minggu keempat Juni 2025, harga Minyakita masih tinggi atau di atas HET.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Juli 2025
Minyakita Capai Rp 50 Ribu Per Liter di Papua, Pemerintah Bakal Ubah Pola Distribusi
Indonesia
Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat Jadi 877,89/MT Periode Juli, Naik 2,51 Persen
Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1553 Tahun 2025 tentang HR CPO yang Dikenakan BK dan Tarif Layanan Umum BPDP-KS.
Dwi Astarini - Kamis, 03 Juli 2025
Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat Jadi 877,89/MT Periode Juli, Naik 2,51 Persen
Berita Foto
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD (dari kiri) Tamsil Linrung, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, memimpin Sidang Paripurna Ke-14, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 24 Juni 2025
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Berita Foto
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (kanan) berfoto bersama Wakil I Presiden Majelis Tinggi/Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal (kiri) saat pertemuan di ruang Pimpinan DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 20 Juni 2025
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Indonesia
Harga MinyaKita 59 Kota/Kabupaten di Bawah HET, Termurah Probolinggo
Sebanyak 18 Kabupaten/Kota dengan harga Minyakita lebih rendah dari HET di Pulau Jawa, sedangkan 41 Kabupaten/Kota sisanya berada di luar Jawa.
Wisnu Cipto - Senin, 16 Juni 2025
Harga MinyaKita 59 Kota/Kabupaten di Bawah HET, Termurah Probolinggo
Bagikan