Dorong Produksi dalam Negeri, AS Siap Umumkan Tarif Impor Barang Elektronik

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 15 April 2025
Dorong Produksi dalam Negeri, AS Siap Umumkan Tarif Impor Barang Elektronik

Presiden AS, Donald Trump (Foto: Partai Republik AS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Amerika Serikat (AS) kini tengah bersiap untuk memberlakukan tarif terpisah atas impor smartphone, PC, semikonduktor, hingga komponen terkait dalam satu hingga dua bulan ke depan, menurut Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick.

Mengutip dari ABC News, langkah ini menandakan perubahan strategis untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Impor barang elektronik konsumen kini akan berada di bawah "jenis tarif fokus khusus."

"Kita perlu membuat semikonduktor, chip, dan panel datar di Amerika. Kita tidak bisa bergantung pada Asia Tenggara untuk semua hal yang beroperasi bagi kita," kata Lutnick.

Hal ini menyusul keputusan Presiden AS, Donald Trump, untuk membebaskan smartphone, laptop, dan barang elektronik lainnya dari tarif timbal balik yang diberlakukan pada 2 April, kemudian dijuluki sebagai "Hari Pembebasan."

Baca juga:

Dolar AS Tersungkur, Rupiah Terbang Tinggi Berkat Keputusan Kontroversial Trump!

Pemberitahuan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, yang berlaku mulai 5 April, meliputi produk seperti hard drive dan chip memori.

Belum lagi, pemberitahuan tersebut menawarkan keringanan bagi importir, seperti Apple dan Samsung. Dalam laporan terbaru, Lutnick mengklarifikasi bahwa barang-barang ini kini akan berada di bawah "jenis tarif fokus khusus" yang akan segera berlaku, meski barang-barang tersebut dikecualikan dari bea timbal balik.

Apple juga mengalihkan inventarisnya dari India dan China ke AS selama minggu terakhir Maret untuk menghindari batas waktu tarif Trump.

Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah keamanan nasional. Lutnick menegaskan, bahwa negosiasi dengan negara lain tidak mungkin dilakukan.

Baca juga:

Berangkat ke Amerika, 3 Menteri Kabinet Merah Putih akan Lobi Kebijakan Tarif Impor AS

"Ini adalah hal-hal yang menjadi jaminan nasional yang harus dibuat di Amerika," katanya.

Hal tersebut muncul di tengah peringatan dari para ahli, bahwa iPhone "Buatan Amerika" dapat meroket hingga 3.500 dolar AS (Rp 58,9 juta), yang mencerminkan potensi kenaikan biaya saat produksi dipindahkan.

Pemerintahan Trump berupaya melindungi konsumen dan mendukung perusahaan-perusahaan AS sambil mendorong kemandirian, meski pembalikan kebijakan yang cepat menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas rantai pasokan.

Saat tarif semakin dekat, fokus pada produksi chip dan elektronik dalam negeri dapat membentuk kembali dinamika perdagangan global. (sof)

#Impor #Donald Trump #Tarif Resiprokal #Elektronik #Pajak
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
KPK menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengajuan restitusi pajak. KPK amankan barang bukti uang Rp 1 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
Indonesia
Ekonomi Masih Tertekan, Menteri Purbaya Tidak Akan Cabut Aturan Insentif Pajak
Belanja perpajakan masih diperlukan sebagai bagian dari dukungan kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Ekonomi Masih Tertekan, Menteri Purbaya Tidak Akan Cabut Aturan Insentif Pajak
Indonesia
Donald Trump Peringatkan Iran Jangan Coba-Coba Bangun Nuklir Baru
Perundingan ini diprediksi akan berjalan alot karena adanya perbedaan kerangka pembahasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Donald Trump Peringatkan Iran Jangan Coba-Coba Bangun Nuklir Baru
Indonesia
Harga Jual Thrifting Lebih Murah 20 Kali Lipat Dibanding Produl Lokal
Total belanja masyarakat untuk sandang diperkirakan mencapai Rp 10 triliun per bulan atau setara Rp 119,8 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Harga Jual Thrifting Lebih Murah 20 Kali Lipat Dibanding Produl Lokal
Dunia
Ribuan Video dan Foto Kasus Epstein, Publik Lapar dan Haus Informasi Kejahatan
rilis terbaru dokumen berdasarkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein sudah sepenuhnya sesuai aturan dan tidak melindungi siapa pun, termasuk Presiden Donald Trump.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Ribuan Video dan Foto Kasus Epstein, Publik Lapar dan Haus Informasi Kejahatan
Indonesia
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Indonesia
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah orang, di antaranya dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Indonesia
Ekspor Indonesia Tertekan Tarif Trump
Tren melemah terjadi sejak Agustus 2025, diperburuk oleh penurunan harga komoditas utama seperti batu bara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Ekspor Indonesia Tertekan Tarif Trump
Dunia
Iran Siap Lawan Amerika, Uni Eropa Tambah Sanksi ke Pejabat Teheran
Dewan Eropa menyebutkan bahwa langkah pembatasan baru itu dijatuhkan kepada 15 individu dan enam entitas tambahan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Iran Siap Lawan Amerika, Uni Eropa Tambah Sanksi ke Pejabat Teheran
Indonesia
HNW Soroti Partisipasi Indonesia di Board of Peace, Ingatkan Amanat UUD 1945 soal Palestina
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyoroti partisipasi Indonesia di Board of Peace. Ia mengingatkan amanat UUD 1945 soal Palestina.
Soffi Amira - Kamis, 29 Januari 2026
HNW Soroti Partisipasi Indonesia di Board of Peace, Ingatkan Amanat UUD 1945 soal Palestina
Bagikan