Eddy Flo
MerahPutih.Com - Panas dingin hubungan Amerika Serikat dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah belum juga berakhir. Sepak terjang kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump menyebabkan hubungan AS dengan negara kawasan Timur Tengah seperti Iran diliputi ketegangan.
Seusai mendesak Dewan Keamanan PBB menggelar sidang khusus terkait demonstrasi besar-besaran di Iran, kini Donald Trump tengah mempersiapkan sanksi ekonomi kepada negara para mullah itu.
Reaksi Iran juga tak kalah sengit, melalui Menteri Luar Negerinya, Iran menyebut Amerika Serikat gagal paham soal kondisi domestiknya dan terlalu jauh bermain dalam konstelasi politik dalam negeri Iran.
Menanggapi reaksi Iran yang terkesan meledek politik luar negerinya, Presiden Donald Trump mengancam pekan depan akan menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. Sontak saja, ancaman Trump tersebut langsung mendapat protes dan keberatan dari sejumlah petinggi kabinetnya.
Jika Trump melakukannya, maka kesepakatan internasional, yang ditandatangani untuk membatasi pengembangan nuklir Iran pada 2015, akan berakhir.
Pada Rabu (10/1), dua sumber pemerintahan di Washington mengatakan kepada Reuters bahwa sejumlah pejabat setingkat menteri koordinator mendesak presiden itu agar tidak menjatuhkan kembali sanksi, yang dicabut seusai penandatanganan kesepakatan nuklir.
Namun, Trump menyatakan keberatan untuk menjalankan saran itu, kata sumber.
Presiden Amerika Serikat diwajibkan memeriksa secara berkala kepatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir dan kemudian memutuskan apakah sanksi terhadap Tehran diberlakukan kembali atau tidak.
Tenggat pemeriksaan berkala itu jatuh pada Jumat.
Trump akan merundingkan keputusan finalnya bersama dengan para anggota kabinet bidang keamanan pada Kamis.
Meskipun Trump memutuskan bahwa Iran patuh terhadap kesepakatan 2015, pemerintahannya akan tetap menjatuhkan sanksi baru dengan target sejumlah tokoh dan perusahaan negara itu.
Donald Trump sebagaimana dilansir Antara, Kamis (11/1) memang sering memprotes kesepakatan bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diprakarsai oleh presiden sebelumnya, Barack Obama, karena dinilai merugikan Amerika Serikat.
JCPOA disanjung Obama karena menjadi kunci untuk menghentikan pengembangan senjatan nuklir oleh Iran, dengan imbalan pencabutan sejumlah sanksi. Kesepakatan ini juga ditandatangani oleh China, Prancis, Rusia, Inggris, Jerman, dan Uni Eropa.
Salah seorang sumber Reuters mengatakan bahwa keputusan penjatuhan sanksi kembali akan membuat Amerika Serikat melanggar perjanjian.
Beberapa anggota garis keras Kongres dari Partai Republik menginginkan sanksi diberlakukan kembali dan menghentikan kesepakatan nuklir dengan Iran. Namun, Partai Demokrat berupaya mengesahkan undang-undang, yang mempersulit Amerika Serikat keluar dari JCPOA.(*)
