Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Sejak pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sementara ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertugas merangkap Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim.
Tjahjo Kumolo selaku Menpan RB Kabinet Indonesia Maju saat ini tengah menjalani pengobatan dan perawatan intensif akibat sakit paru-paru. Doa dan dukungan atas kesembuhan politikus senior PDIP itu datang dari sejumlah tokoh nasional, termasuk dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).
Baca Juga:
Geram, Tjahjo: Jangan Berobat ke Rumah Sakit yang Tidak Manusiawi
JK yang juga ketua Dewan Masjid Indonesia menyampaikan doa agar Tjahjo Kumolo segera pulih dan kembali bisa bekerja sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Jokowi.
"Saya sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia menyampaikan doa kepada Bapak Tjahjo Kumolo yang sekarang dirawat (agar) dapat sembuh, dapat kembali seperti biasa," kata JK, dalam rilis tertulis di Jakarta, Senin (27/6)
Baca Juga:
Gantikan Sementara Tugas Menpan RB, Mahfud MD Terangkan Kondisi Kesehatan Tjahjo
Mantan Wapres periode pertama Presiden Jokowi itu mengakui sosok Tjahjo Kumolo adalah orang yang baik secara pribadi dan tekun dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ketika JK menjabat sebagai wapres, politikus PDIP itu mengisi posisi Menteri Dalam Negeri di kabinet Jokowi 2014-2019.
"Beliau adalah orang yang sangat baik dalam pribadi dan pemerintahan. Kita semua mendoakan semoga beliau dapat segera dapat pulih. Insya Allah kita semua mengharapkan seperti itu (sembuh),” tutup sosok yang juga pernah menjadi Wapres di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Untuk diketahui, Tjahjo Kumolo diberitakan menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit karena mengalami infeksi pada paru-paru. Selama Tjahjo sakit, Menko Polhukam Mahfud MD ditunjuk untuk menjabat sebagai Menpan RB ad interim.
Sebagai Menpan RB ad interim, Mahfud juga telah memimpin rapat koordinasi nasional (rakornas) dan memberi pengarahan terkait pegawai non-aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, dan outsourcing. (Knu)
Baca Juga
