Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyebut penangkapan buronan Djoko Tjandra menjadi penegasan bahwa negara tak bisa dipermainkan oleh siapa pun.
Yasonna mengapresiasi langkah tegas Polri yang mempidanakan oknumnya terkait pembuatan surat jalan Djoko. Dia berharap langkah ini diikuti lembaga lain dalam kasus senada dan tidak berhenti pada pencopotan semata.
Baca Juga
DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng
“Penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra,” kata Yasonna kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (31/7).
Menurut dia, pernyataan institusinya adalan sikap tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini.
“Penangkapan Djoko juga menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia," jelas politikus PDIP ini.
Oleh karenanya, lanjut Yasonna keberhasilan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan.
“Dengan demikian bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang," jelaa Yasonna.
Yasonna secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap buronan yang kabur sejak 2009 tersebut.
“Apresiasi tinggi tentu harus diberikan kepada jajaran Bareskrim Mabes Polri, terlebih karena proses penangkapan ini dimudahkan lewat pendekatan P2P (police to police.),” tutur pria asal Nias ini.
Apresiasi serupa juga diberikan atas kinerja Bareskrim yang tengah mengusut dugaan pidana atas keterlibatan okum Polri terkait penerbitan surat jalan buat Djoko Tjandra.
“Sikap tegas ini bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain, untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang terlibat dalam surat jalan pria dengan nama lain Joe Chan itu.
“Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana,” kata Yasonna.
Dia berharap kasus Djoko menjadi pelajaran agar jangan lagi ada oknum di lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main dengan hukum.
“Negara tidak akan berkompromi soal ini,” pungkasnya.
Baca Juga
Disentil Polri Lewat Penangkapan Djoko Tjandra, KPK Makin Nafsu Buru Harun Masiku
Terkait dengan kasus Djoko S. Tjandra, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa dan mencopot Jaksa Paningki dari jabatannya terkait dugaan pertemuan dengan Djoko dan kuasa hukumnya, di Malaysia.
Sanksi itu diberikan juga, karena jaksa tersebut melakukan bepergian ke luar negeri 9 kali tanpa izin tertulis pimpinan, Rabu (29/7). (Knu)
