Djarot, Ribka Tjiptaning, hingga Oegroseno Hadir di Sidang Hasto

MerahPutih.com - Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kamis (24/4).

Pantauan di lokasi, di ruang persidangan sekitar pukul 10.00 WIB semua bangku pengunjung sudah terisi penuh. Sejumlah tokoh tampak hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan.

Di antaranya Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning hingga mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno.

Lalu, terlihat pula Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Kemudian Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.

Hasto sendiri dihadirkan di ruang persidangan pukul 09.55 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja putih dengan stelan jas lengkap.

Baca juga:

Sidang Hasto, Eks Ketua KPU Tegaskan Tak Ada Pelanggaran Prosedur Pergantian Caleg DPR Terpilih yang Diajukan PDIP

Pekikan 'Merdeka' pun menggema mengiringi kesatangan Hasto di ruang persidangan. Keluarga, sahabat, dan para kader PDIP pun memberikan dukungan dan semangat kepada Hasto.

Hasto juga sempat mengepalkan tangannya saat mendapat dukungan dari para hadirin di ruang sidang. Dia juga berpesan agar menjaga ketertiban di ruang sidang.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini menghadirkan eks Komisioner Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina; kader PDIP, Saeful Bahri; dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, sebagai saksi.

Menurut kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, para saksi tersebut tidak akan memberikan keterangan baru. Hal itu lantaran mereka telah bersaksi pada kasus serupa untuk terdakwa yang putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Saya rasa keterangannya tidak ada yang baru dan harusnya keterangan saksi-saksi sama dengan putusan di tahun 2020 yang sudah inkrah," kata Ronny saat dikonfirmasi, Kamis.

Baca juga:

Eks Komisioner Bawaslu Jadi Saksi Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Ronny menegaskan pada fakta persidangan yang berlangsung pada 2020 silam, uang suap senilai Rp400 juta yang diberikan kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bukan berasal dari Hasto.

"Kok kasus ini masih terus dipaksakan untuk disidangkan lagi. Ada apa? Ini yang kita sebut kriminalisasi politik hukum dengan membungkam Sekjen PDI Perjuangan dengan dalih korupsi," tegas Ronny.

Dalam kasus ini, Hasto didakwa bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah; Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan.

Uang itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan PAW Caleg DPR RI terpilih Dapil Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui Nur Hasan, untuk merendam handpone milik Harun ke dalam air setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu Setiawan.

Tak hanya handpone milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan stafnya bernama Kusnadi, untuk menenggelamkan handpone sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. (Pon)