Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi penghuni rusun yang menunggak iuran wajib bulanan "iuran gotong royong".
"Kalau sampai kewajiban dasar, yakni iuran gotong royong, tidak dia dipenuhi, yang jumlahnya Rp 200-400 ribu per bulan itu kan keterlaluan. Maka perlu dievaluasi," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Berdasarkan Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sebanyak 9.522 dari total 14.206 unit rusun yang saat ini dihuni masih menunggak 3 bulan. Dengan rincian penghuni, 3.008 warga umum dan 6.514 warga terdampak penggusuran. Adapun total nominal tunggakan mencapai Rp 32 miliar.
Menurut Djarot, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan berbagai macam subsidi sebagai fasilitas kemudahan bagi penghuni, mulai dari subsidi rusun hingga subsidi keluarga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), hingga transportasi.
"Sekali lagi kita ini berusaha mendidik warga. Tidak sekedar memanjakannya. Untuk hidup di Jakarta itu perlu perjuangan. Tidak boleh hanya dengan menuntut haknya," kata Djarot.
Oleh karena itu, mantan Wali Kota Blitar itu mengingatkan agar penghuni rusun menunjukkan itikad baik dengan membayar iuran wajib tersebut.
"Sekali lagi, kalau mereka memang tidak niat untuk bayar ya sudah silakan. Barangkali ada tempat yang lebih baik, yang lebih murah. Silakan begitu lho," ucapnya.
Djarot menegaskan, tidak memaksa penghuni rusun untuk tetap tinggal di perumahan bertingkat tersebut, yang jelas Pemprov telah memberikan subsidi bagi penghuni untuk meringankan beban meraka.
"Yang perlu saya tekankan adalah niat baik sebagai warga negara. Kami sudah memberikan berbagai macam subsidi dan kebijakan. Sekarang, tinggal niat baik daripada penghuni rusun," tandasnya. (Fdi)
Baca juga berita terkait rusun bersubsidi Pemprov DKI Jakarta di : Djarot Ingin RPTRA Ada Di Tiap RW
