Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengungkapkan, ada sejumlah kebijakan para menteri kabinet Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap umat Islam. Hal tersebut, lanjut dia, bisa dilihat dari sejumlah kebijakan yang dibuat para pembantunya.
Djan mencontohkan, adanya Menteri yang memperbolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa dan menyuruh umat islam wajib menghormati orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan.
"Ada pula kebijakan menteri kabinet Jokowi lainnya yang berseberangan dengan umat Islam. Ada kebijakan yang ingin menghapus kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Walaupun pada akhirnya alhamdulilah dibatalkan oleh Bapak Presiden," ujar Djan kepada wartawan, Minggu (8/10)
Namun, kata Djan, dari sekian banyak para pembantu Jokowi yang tidak pro islam, yang paling parah ialah Menkumham Yasonna Laoly. Menurut Djan, Yasonna telah membunuh hak berpolitik umat islam melalui PPP padahal 85 persen Masyarakat di Indonesia dihuni umat muslim
"Perbuatan ini jauh lebih kejam dari pembunuhan umat islam di rohingnya. Terlihat kasat mata menkumham ingin melenyapkan Partai Islam di bumi nusantara, dan berani melanggar UU dan sumpah jabatan dengan tidak memberikan SK kepada muktamar jakarta yang sudah mempunyai keputusan MA 504 dan Makmah partai yang sesuai dengan UU Parta Politik," tandas Djan.
Dengan kondisi demikian, Djan pun mengaku sedih dan prihatin kepada Presiden Joko Widodo karena memiliki Menteri-menteri yang membuat kebijakan ini seolah -seolah dari Pesiden jokowi. Padahal, tegas Djan, Jokowi merupakan sosok yang peduli dengan umat Islam.
"saya sangat mengenal Presiden Joko Widodo saya tahu beliau sejak beliau menjadi walikota di solo, Gubernur Jakarta sampai beliau jadi Presiden. Saya tahu Presiden Jokowi sangat mencintai umat Islam, itu terbukti dengan program -program beliau yang berpihak ke umat islam dan bersentuhan langsung dengan umat Islam," pungkas Djan. (Pon)
