Djan Farid: 2014 Tahun Prahara Keimanan


MerahPutih Nasional - Ketua Umum PPP versi Muktamar VII Jakarta Djan Faridz menyebut tahun 2014 sebagai prahara keimanan. Selain itu, tahun lalu juga sebagai kalender ujian.
Bahkan ia menyamakan apa yang terjadi di tubuh PPP hari ini, sama halnya saat transisi kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib ke Muawiyah. PPP terseret dalam perbedaan yang menjebak pada dua pilihan kutub.
"PPP akhirnya terjerumus pada jurang keterbelahan yang mnydihkan. Hingga di legislatif," kata dia.
Meskipun belum bisa dianalogikan pada perang sipil, tapi sedikit banyak sudah memakan korban kader partai dan menghabiskan banyak sumberdaya partai yang terkumpul selama ini. Rakyat, kata Farid, menyaksikan cita rasa yang hambar atas misi PPP.
"Konsekuensi pahit yang harus kita pahami di tengah harapan merajut rumah besar umat Islam," sambungnya.
Upaya islah sudah dicoba lewat mahkamah partai, tapi belum mampu meruntuhkan egoisme salah satu pihak. Meskipun melalui keputusan yang bijak, namun tetap saja dikhianati oleh salah satu pihak yang berambisi berkuasa.
"Ikhtiar untuk islah terus kita lakukan. Tapi perangi khianat adalah keniscayaan sebagai solusi untuk mengembalikan ketaatan dan menghindari dampak perpecahan yang lebih luas," tutupnya. (cnd)
Bagikan
Berita Terkait
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar

Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu

Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai

Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART

PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol

Daftar Pengurus DPP PSI 2025-2030: Ketua Dewan Pembina Bapak 'J', 2 Politikus NasDem Jadi Petinggi

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
