Dituduh Minta Mahar Politik ke Seorang Jenderal, Ini Jawaban PKS

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 15 Januari 2018
Dituduh Minta Mahar Politik ke Seorang Jenderal, Ini Jawaban PKS

Bakal paslon wali kota dan wakil wali kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi (kanan) dan Euis Fetty Fatayati (kiri) saat mendafar ke KPU Kota Cirebon, Rabu (10/1) malam lalu. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah adanya dugaan permintaan uang yang dilakukan oknum pengurus DPD PKS Kota Cirebon kepada mantan bakal calon wali kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi.

Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya melalui keterangan tertulis yang diterima Merahputih.com menyatakan, pihaknya telah melakukan investigasi kepada semua pihak di internal PKS yang terlibat dalam proses penerbitan SK untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.

Menurut Abdul, pihaknya telah konfirmasikan kepada Siswandi siapa oknum yang meminta dana kepada beliau dan bagaimana prosesnya.

"Namun, beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti," kata Abdul di Bandung, Senin (15/1).

Menurutnya, proses penentuan kandidat kepala daerah Kota Cirebon cukup dinamis, dan semua komunikasi antarstruktur PKS terdokumentasi rapi.

"Sepanjang catatan kami, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. DPP PKS mustahil memproses nama yang tidak diajukan secara resmi oleh DPW," ujarnya.

Dengan demikian, katanya, PKS menyampaikan bahwa pemberitaan terkait adanya persyaratan materiil tertentu dari PKS kepada Siswandi yang menjadi sebab tidak terbitnya SK bakal calon wali kota-wakil wali kota Cirebon adalah tidak benar.

PKS memahami kekecewaan beberapa pihak atas proses penentuan calon wali kota-wakil wali kota Cirebon.

Dan mengharapkan agar kejadian itu menjadi bahan perbaikan bagi semua pihak serta tidak menghalangi silaturahmi dan kerja sama konstruktif di masa mendatang untuk kebaikan masyarakat, umat, dan bangsa. (Mauritz)

#PKS #Pilkada Jawa Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan