Dituding PDIP Jadi Pengkhianat, Demokrat Geram

Ana AmaliaAna Amalia - Sabtu, 06 Desember 2014
Dituding PDIP Jadi Pengkhianat, Demokrat Geram

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik- Partai Demokrat mengaku geram dengan tudingan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa Demokrat adalah partai politik pengkhianat.

Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy mengecam keras ucapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tersebut.

"Yasonna Laoly telah berstigma buruk terhadap Demokrat. Saya kira komentar menteri menkumham terlalu berlebiha," kata Farhan dalam siaran pers kepada redaksi, Sabtu (6/12).

Farhan melanjutkan Pendapat nyinyir yang mengatakan partai Demokrat sebagai Partai pengkhianat sama sekali tidak mendasar. Sebab dalam berpolitik partai politik berlambang segitiga biru tersebut menganut politik berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan.

"Dan kami sadar, politik semacam inilah yang dirindukan rakyat. Justru saya menilai, Yasona berniat melakukan stigmatisasi pada Demokrat, dan hal ini sangatlah mengganggu dunia batin kami di Demokrat," tambah Farhan.

Farhan yang juga bekas aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menambahkan, hingga kini partai Demokrat belum pernah melakukan penghiyanatan terhadap komitmen yang pernah dibangun dengan kelompok mana pun.

Partai Demokrat selalu berjalan pada ketentuan yang ada. Partai Demokrat senantiasa meletakkan etika sebagi prinsip dalam berpolitik.

"Saya menilai, stereotip buruk yang hendak dimunculkan dipublik oleh Yasona terhadap Demokrat jelas tidak berdasar. Mungkin Laoly cemburu dan ngiri dengan keberadaan Demokrat saat ini yang kembali mendapat simpati rakyat, serta kepemimpinan SBY selama 10 tahun yang juga mulai dirindukan," tegas Farhan.

Sekedar kilas balik Yasonna Laoly mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan melalui akun twitternya @SBYudhoyono.

Dalam pernyataan lewat media sosial Twitter itu, SBY merasa partai pendukung Prabowo Subianto telah mengingkari kesepakatan untuk menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah langsung.

Yasonna ragu partai Koalisi Prabowo, khususnya Golkar, benar-benar mengkhianati Partai Demokrat.

"Itulah hebatnya. Kalau saya melihatnya apa iya Demokrat merasa dikhianati? Sejak awal saja dia pengkhianat duluan, bagaimana?" kata Yasonna di kantornya, Jumat, (5/12) lalu.

#Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Indonesia
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar), Abang Ijo Hapidin mengatakan, kedatangan Nina ke kediaman Jokowi untuk meminta restu bergabung dengan PSI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Bagikan