Dituding PDIP Jadi Pengkhianat, Demokrat Geram

Ana AmaliaAna Amalia - Sabtu, 06 Desember 2014
Dituding PDIP Jadi Pengkhianat, Demokrat Geram

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik- Partai Demokrat mengaku geram dengan tudingan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa Demokrat adalah partai politik pengkhianat.

Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy mengecam keras ucapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tersebut.

"Yasonna Laoly telah berstigma buruk terhadap Demokrat. Saya kira komentar menteri menkumham terlalu berlebiha," kata Farhan dalam siaran pers kepada redaksi, Sabtu (6/12).

Farhan melanjutkan Pendapat nyinyir yang mengatakan partai Demokrat sebagai Partai pengkhianat sama sekali tidak mendasar. Sebab dalam berpolitik partai politik berlambang segitiga biru tersebut menganut politik berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan.

"Dan kami sadar, politik semacam inilah yang dirindukan rakyat. Justru saya menilai, Yasona berniat melakukan stigmatisasi pada Demokrat, dan hal ini sangatlah mengganggu dunia batin kami di Demokrat," tambah Farhan.

Farhan yang juga bekas aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menambahkan, hingga kini partai Demokrat belum pernah melakukan penghiyanatan terhadap komitmen yang pernah dibangun dengan kelompok mana pun.

Partai Demokrat selalu berjalan pada ketentuan yang ada. Partai Demokrat senantiasa meletakkan etika sebagi prinsip dalam berpolitik.

"Saya menilai, stereotip buruk yang hendak dimunculkan dipublik oleh Yasona terhadap Demokrat jelas tidak berdasar. Mungkin Laoly cemburu dan ngiri dengan keberadaan Demokrat saat ini yang kembali mendapat simpati rakyat, serta kepemimpinan SBY selama 10 tahun yang juga mulai dirindukan," tegas Farhan.

Sekedar kilas balik Yasonna Laoly mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan melalui akun twitternya @SBYudhoyono.

Dalam pernyataan lewat media sosial Twitter itu, SBY merasa partai pendukung Prabowo Subianto telah mengingkari kesepakatan untuk menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah langsung.

Yasonna ragu partai Koalisi Prabowo, khususnya Golkar, benar-benar mengkhianati Partai Demokrat.

"Itulah hebatnya. Kalau saya melihatnya apa iya Demokrat merasa dikhianati? Sejak awal saja dia pengkhianat duluan, bagaimana?" kata Yasonna di kantornya, Jumat, (5/12) lalu.

#Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ana Amalia

Happy life happy me
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan