Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim penundaan sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri karena faktor kesehatan.
Pernyataan ini disampaikan KPK menanggapi tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Dewan Pengawas KPK lambat dalam memutus dugaan gaya hidup mewah Firli Bahuri.
Baca Juga
Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memahami bahwa masyarakat menunggu hasil sidang etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap.
"Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, faktor kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi hal yang utama. Kita berharap yang terbaik, sehingga penundaan pembacaan putusan sidang pada 23 September 2020 dapat terlaksana sesuai rencana," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (16/9).
Pembacaan putusan terhadap Firli dan Yudi seharusnya berlangsung pada Selasa (15/9) kemarin. Namun, Dewas KPK yang menangani dugaan pelanggaran etik terhadap keduanya harus menjalani tes swab, lantaran melakukan kontak dengan pegawai KPK yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Ali memastikan, Dewas KPK telah bekerja dan merampungkan tugasnya terkait pemeriksaan etik dua terperiksa, yakni Firli Bahuri dan Yudi Purnomo. Hanya saja, pembacaan putusan sidang terpaksa ditunda.
"Karena alasan sebagaimana telah kami informasikan," ujar Ali.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku khawatir ada pihak yang memanfaatkan penundaan sidang putusan tersebut untuk mengintervensi Dewas KPK.
"Jangan sampai jelang pengumuman pada pekan depan dimanfaatkan oknum atau kelompok tertentu untuk mencoba mengintervensi proses sidang etik di Dewan Pengawas KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (16/9).
Baca Juga
Firli Kepergok Naik Helikopter Mewah, Kredibilitas KPK Tercoreng
Kurnia menilai selama ini Dewas KPK lambat dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik jenderal bintang tiga tersebut. Semestinya, kata Kurnia, sejak beberapa waktu lalu, Dewas KPK sudah bisa memutuskan hal tersebut.
"Terlebih, tindakan dari Ketua KPK diduga keras telah bertentangan dengan Peraturan Dewas yang melarang setiap unsur pegawai KPK menunjukkan gaya hidup hedonisme, " tegas Kurnia. (Pon)
