Ditjen Pajak Sebut Uang ‘Setoran’ 10% Olahraga Padel Masuk ke Kas Daerah

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait adanya pengenaan pajak 10 persen untuk fasilitas olahraga padel.

Fasilitas padel seperti lapangan masuk ke dalam kategori Jasa Kesenian dan Hiburan. Ditjen Pajak menyebut, bahwa padel sendiri masuk ke dalam objek pajak daerah.

Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024.

"Main padel kena pajak? Iya, tapi pajak daerah," tulis akun Instagram resmi Ditjen Pajak, dikutip Jumat (4/7).

DJP menjelaskan, penyewa lapangan padel dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen. Pajak ini dipungut oleh penyedia jasa dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai UU HKPD 1/2022.

Berdasarkan pengelolaannya, pajak sendiri terbagi ke dalam pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat sendiri dikelola oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan, merujuk pada pajak yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan, pajak daerah sendiri ialah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Baca juga:

Rano Klaim tak Tahu Padel di Jakarta Dikenai Pajak 10 Persen

Pemprov DKI Kenakan Pajak Barang dan Jasa untuk Olahraga Padel Sebesar 10 Persen

DJP pun memberikan contoh studi kasus. Untuk pajak pusat misalnya PPh, Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh.

Sedangkan studi kasus dari pajak daerah sendiri contohnya seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk di antaranya pengenaan pajak terhadap fasilitas untuk olahraga padel.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan baru perpajakan untuk sektor olahraga rekreasi pada 2025.

Sebanyak 21 fasilitas olahraga yang dikomersialkan akan dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam kategori jasa kesenian dan hiburan.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta No. 257 Tahun 2025.

Adapun tarif yang dikenakan sebesar 10 persen, berlaku atas berbagai bentuk pembayaran seperti sewa lapangan, pemesanan (booking fee), penjualan tiket masuk, hingga paket layanan.

"Fungsi beberapa jenis olahraga telah bergeser. Dari yang semula merupakan aktivitas kebugaran, kini banyak yang menjadi layanan rekreasi komersial dengan nilai ekonomi yang menggiurkan," tulis akun resmi Instagram @pajakku seperti dikutip di Jakarta, Jumat (4/7).

Baca juga:

Komisi E DPRD DKI Prihatin Lapangan Padel Kena Pajak 10 Persen, Serukan Evaluasi Menyeluruh

Gubernur Pramono Kaget Olahraga Padel Kena Pajak 10 Persen: Hebohnya Setengah Mati

Berikut daftar fasilitas olahraga yang dikenakan PBJT dikutip dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta No 257 Tahun 2025:

Kategori Lapangan

• Tenis
• Futsal, sepak bola, dan mini soccer
• Bulu tangkis
• Basket
• Voli
• Tenis meja
• Panahan
• Menembak
• Squash
• Bisbol/sofbol

Kategori Tempat & Aktivitas

• Bowling
• Biliar
• Berkuda
• Ice skating
• Panjat tebing
• Atletik/lari
• Kebugaran (fitness center, termasuk yoga, pilates, dan zumba)
• Kolam renang
• Sasana tinju/bela diri
• Jetski
• Padel

(Knu)