Ditegur Ketua Komisi karena Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Begini Jawaban William PSI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 31 Oktober 2019
Ditegur Ketua Komisi karena Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Begini Jawaban William PSI

Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menerima teguran dari Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang menyebut dirinya tak tahu tata krama menjadi anggota legislator.

"Diterima saja kritik Bang Inggard. Saya juniornya, saya terima nasihatnya, saya harus banyak belajar dari beliau. Kalau soal transparansi, itu harga mati," kata William di Jakarta, Kamis (31/10).

Baca Juga:

Anggaran KUA-PPAS Fantastis, Anies Ungkap Kelemahan Sistem E-budgeting Model Lama

Meski ditegur seniornya di DPRD DKI, lanjut William, ia akan tetap bertindak kritis kepada kebijakan ataupun anggaran KUA-PPAS tak pro pada msyarakat.

"Kita harus teguh, kita di sini buat protes kan. Kita protes. Kita jalankan sajalah, digebuk-gebuki nih. Babak belur saya," kelakar William.

Tampilan KUA PPAS anggaran DKI Jakarta. (Foto: Twitter @willsarana)
Tampilan penganggaran KUA PPAS anggaran DKI Jakarta. (Foto: Twitter @willsarana)

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyemprot William Aditya Sarana lantaran tak memiliki wibawa menjadi anggota dewan.

Inggard meminta William sebagai anggota DPRD seharusnya memiliki tata krama saat menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, William sudah publis usulan dalam KUA-PPAS 2020 milik beberapa SKPD Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya berujung kegaduhan.

Baca Juga:

Begini Klarifikasi Anies Baswedan Terkait Anggaran Selangit Lem Aibon dan Bolpoin

Anggaran aneh yang disoroti PSI dalam KUA-PPAS 2020 yakni anggaran lem aibon di pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82 miliar dan pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)

"Khususnya pada Saudara William, William ini kan baru. Saya berharap, bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV, boleh saja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS, yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif," kata Inggard kepada William, saat rapat pembahasan KUA-PPAS Komisi A dengan sejumlah SKPD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10). (Asp)

Baca Juga:

Polemik Anggaran Pemprov DKI, Djarot: Kalau Tak Disengaja Bodoh Banget

#PSI #Anggaran Daerah #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan bahwa uang Pemprov DKI senilai Rp 14,6 triliun mengendap di bank.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Bagikan