Ditegur Ketua Komisi karena Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Begini Jawaban William PSI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 31 Oktober 2019
Ditegur Ketua Komisi karena Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Begini Jawaban William PSI

Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menerima teguran dari Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang menyebut dirinya tak tahu tata krama menjadi anggota legislator.

"Diterima saja kritik Bang Inggard. Saya juniornya, saya terima nasihatnya, saya harus banyak belajar dari beliau. Kalau soal transparansi, itu harga mati," kata William di Jakarta, Kamis (31/10).

Baca Juga:

Anggaran KUA-PPAS Fantastis, Anies Ungkap Kelemahan Sistem E-budgeting Model Lama

Meski ditegur seniornya di DPRD DKI, lanjut William, ia akan tetap bertindak kritis kepada kebijakan ataupun anggaran KUA-PPAS tak pro pada msyarakat.

"Kita harus teguh, kita di sini buat protes kan. Kita protes. Kita jalankan sajalah, digebuk-gebuki nih. Babak belur saya," kelakar William.

Tampilan KUA PPAS anggaran DKI Jakarta. (Foto: Twitter @willsarana)
Tampilan penganggaran KUA PPAS anggaran DKI Jakarta. (Foto: Twitter @willsarana)

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyemprot William Aditya Sarana lantaran tak memiliki wibawa menjadi anggota dewan.

Inggard meminta William sebagai anggota DPRD seharusnya memiliki tata krama saat menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, William sudah publis usulan dalam KUA-PPAS 2020 milik beberapa SKPD Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya berujung kegaduhan.

Baca Juga:

Begini Klarifikasi Anies Baswedan Terkait Anggaran Selangit Lem Aibon dan Bolpoin

Anggaran aneh yang disoroti PSI dalam KUA-PPAS 2020 yakni anggaran lem aibon di pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82 miliar dan pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)

"Khususnya pada Saudara William, William ini kan baru. Saya berharap, bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV, boleh saja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS, yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif," kata Inggard kepada William, saat rapat pembahasan KUA-PPAS Komisi A dengan sejumlah SKPD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10). (Asp)

Baca Juga:

Polemik Anggaran Pemprov DKI, Djarot: Kalau Tak Disengaja Bodoh Banget

#PSI #Anggaran Daerah #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan