Ditegur Ketua Komisi karena Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Begini Jawaban William PSI


Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menerima teguran dari Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang menyebut dirinya tak tahu tata krama menjadi anggota legislator.
"Diterima saja kritik Bang Inggard. Saya juniornya, saya terima nasihatnya, saya harus banyak belajar dari beliau. Kalau soal transparansi, itu harga mati," kata William di Jakarta, Kamis (31/10).
Baca Juga:
Anggaran KUA-PPAS Fantastis, Anies Ungkap Kelemahan Sistem E-budgeting Model Lama
Meski ditegur seniornya di DPRD DKI, lanjut William, ia akan tetap bertindak kritis kepada kebijakan ataupun anggaran KUA-PPAS tak pro pada msyarakat.
"Kita harus teguh, kita di sini buat protes kan. Kita protes. Kita jalankan sajalah, digebuk-gebuki nih. Babak belur saya," kelakar William.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyemprot William Aditya Sarana lantaran tak memiliki wibawa menjadi anggota dewan.
Inggard meminta William sebagai anggota DPRD seharusnya memiliki tata krama saat menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, William sudah publis usulan dalam KUA-PPAS 2020 milik beberapa SKPD Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya berujung kegaduhan.
Baca Juga:
Begini Klarifikasi Anies Baswedan Terkait Anggaran Selangit Lem Aibon dan Bolpoin
Anggaran aneh yang disoroti PSI dalam KUA-PPAS 2020 yakni anggaran lem aibon di pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82 miliar dan pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

"Khususnya pada Saudara William, William ini kan baru. Saya berharap, bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV, boleh saja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS, yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif," kata Inggard kepada William, saat rapat pembahasan KUA-PPAS Komisi A dengan sejumlah SKPD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10). (Asp)
Baca Juga:
Polemik Anggaran Pemprov DKI, Djarot: Kalau Tak Disengaja Bodoh Banget
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
