Ditanya Viral Isu Pungli Program MBG di Ciledug, Istana Minta Masyarakat Dewasa

MerahPutih.com - Viral di media sosial tentang dugaan pungli di salah satu SD di Ciledug, Tangerang, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan lalu. Akun X @bacottetangga_ menyebut orang tua siswa diminta membayar Rp 10 ribu untuk membeli tempat makan, sendok, dan garpu.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Philips Vermonte memberikan tanggapan terkait berita viral yang menuai tanggapan beragam warganet di media sosial itu. Menurut dia, program MBG sepenuhnya dikelola Badan Gizi Nasional (MBG) dengan sistem dan prosedur yang ketat.

"Saya nggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini, karena yang jelas kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang jalankan oleh Badan Gizi Nasional. Kami memiliki sistem dan prosedur yang jelas," ujar Philips, usai meninjau Program MBG di SLB Negeri 5, Jakarta Barat, Selasa (21/1)

Baca juga:

Prabowo Minta Maaf Program Makan Bergizi Gratis Baru Jalan di 31 Provinsi

Philips menekankan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap informasi yang beredar di luar jalur resmi. "Dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional," tuturnya, dikutip Antara.

Ketika ditanya mengenai bukti berupa tangkapan layar terkait dugaan pungli yang beredar di media sosial, Philips menjelaskan program sebesar MBG ini membutuhkan perhatian dan energi penuh dari seluruh pihak yang terlibat.

"Hal-hal yang terkait dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa untuk melihat berita dan informasi," jawab orang dalam Istana Kepresidenan itu.

Baca juga:

Puluhan Anak Keracunan Makan Bergizi Gratis, Pengolahan Ayam Bermasalah jadi Pemicu

Lebih jauh, Philips juga mengingatkan semua informasi resmi terkait dapur gizi dan pelaksanaan program MBG hanya dapat diakses melalui saluran resmi BGN. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program ini demi keuntungan pribadi. (*)