Pemerintah Pastikan Distribusi Logistik Pemilu 2024 Berjalan Optimal

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 07 Februari 2024
Pemerintah Pastikan Distribusi Logistik Pemilu 2024 Berjalan Optimal

Distribusi logistik Pemilu 2024 berjalan optimal. Foto: dok. Bawaslu

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan, distribusi logistik untuk melayani pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 berjalan dengan optimal.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, hal itu bisa terealisasi berkat koordinasi apik bersama para penyedia logistik yang dipercaya untuk melakukan pengiriman keperluan dalam pemilihan umum.

"Sekarang logistik surat suara sudah sampai di tingkat kabupaten dan kota. Nah beberapa hari lagi akan sampai ke kecamatan dan nantinya didistribusikan ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) masing-masing. Ini kan masih tujuh hari lagi. Waktunya cukup dan saya pikir tepat waktu, efektif pokoknya," kata Budi di Jakarta, Rabu (7/2).

Baca juga:

Keterlambatan Pengiriman Logistik hingga Persoalan Lokasi Pemungutan Suara, Tantangan Pemilu di Luar Negeri

Budi menyebutkan, salah satu penyedia layanan logistik yang dipercaya untuk menangani kebutuhan pengiriman Pemilu 2024 adalah PT. Pos Indonesia (Persero).

PT. Pos Indonesia dalam Pemilu 2024 telah berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan Pemilu sejak 2023, mulai dari pengiriman kotak suara, peralatan mencoblos, segel, hingga tintanya.

Pada 2024, PT. Pos Indonesia diminta untuk mengirimkan surat suara ke 2.400 kecamatan, termasuk ke daerah-daerah terpencil seperti daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).

Baca juga:

Ketahui 5 Surat Suara Pemilu 2024 dan Warnanya

Pengiriman surat suara Pemilu 2024 dipantau melalui SILOG
Pengiriman surat suara Pemilu 2024 dipantau melalui SILOG. Foto: Indonesia.go.id

Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya sudah menargetkan bahwa seluruh pengiriman surat suara itu bisa sampai tepat waktu. Di mana, menyiapkan berbagai antisipasi agar surat-surat suara dapat tetap utuh hingga sampai di TPS.

Seluruh pengiriman surat suara itu dipantau melalui Sistem Informasi Logistik Nasional (SILOG) dan belum terdeteksi adanya kendala dalam pengiriman surat-surat suara tersebut.

Pengirimannya juga disesuaikan dengan setiap kondisi geografis yang berbeda-beda di lapangan dengan penjagaan dari otoritas keamanan, seperti Polri dan TNI.

"Ada yang dikirim naik boat, ada yang dikirim naik helikopter, dan segala macam transportasi. InsyaAllah semuanya dikawal dan sampai dengan tepat waktu, kalau di tempat terpencil H-3 sudah sampai dan di kota-kota itu H-1," kata Faizal. (*)

Baca juga:

Pengiriman Surat Suara Pemilu 2024 ke Perbatasan Pakai Pesawat TNI AU

#Pemilu 2024 #Surat Suara #KPU #Bawaslu #PT Pos Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
BSU 2025 Bisa Dicairkan Lewat Aplikasi PosPay, Begini Caranya!
BSU 2025 kini bisa dicairkan lewat aplikasi PosPay. Aplikasi tersebut sudah bisa digunakan sejak Kamis (3/7) lalu.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
BSU 2025 Bisa Dicairkan Lewat Aplikasi PosPay, Begini Caranya!
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Bagikan