Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Hukum DPR kemarin, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyoroti pola kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) yang membuat gaduh, hingga menyebut kewenangan penuntutan KPK sebaiknya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa kewenangan penuntutan sejatinya sangat melekat dengan lembaga antirasuah sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
"Saya kira undang-undang sudah jelas mengatur bahwa KPK memiliki kewenangan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. OTT itu juga diatur dalam KUHP," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/9).
Febri menegaskan, KPK akan melaksanakan tugas sebagaimana dimandatkan undang-undang. Dia pun tak mengetahui alasan Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan seperti itu.
"Saya tidak tahu apa latar belakangnya, tapi yang jelas KPK menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang," kata dia.
Febri menambahkan, bila ada pihak-pihak yang keberatan dengan OTT yang dilakukan KPK, maka sebaiknya dapat menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
"Seperti praperadilan ataupun menyampaikan pembuktian di proses persidangan, kalau memang keberatan atau mengatakan misalnya bukti yang diajukan KPK itu tidak cukup atau lemah. Silakan ajukan bukti sebaliknya," tandasnya. (Pon)
Baca berita terkait KPK lainnya di: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Setnov Pekan Depan
