Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tegaskan, tidak semua sekola swasta di ibu kota masuk dalam program sekolah gratis.
Pelaksana Tugas (Plt) Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan, akan ada 405 sekolah swasta yang biaya pendidikannya tidak digratiskan. Sebab, siswa di sekolah swasta ini dianggap masyarakat mampu.
Menurut dia, biaya pendidikan di 405 sekolah swasta itu tak akan digratiskan juga karena tak berstatus sebagai penerima bantuan operasional sekolah (BOS).
"Ada (sekolah swasta) yang tidak menerima dana BOS, itu ada sekitar 405 (sekolah). Jadi, mereka memang sudah mandiri ya, tidak menerima dana BOS dari pemerintah pusat," kata Budi Awaluddin di Jakarta, yang dikutip Selasa (6/8).
Budi berujar, nantinya kategori sekolah swasta yang digratiskan adalah sekolah yang belum bisa mandiri pembiayaannya dan masih membutuhkan bantuan dana.
Baca juga:
"Nah, yang akan kita hapuskan (biaya sekolah) adalah mereka (sekolah swasta) yang menerima dana BOS," terangnya.
Ia mencontohkan, salah satu sekolah swasta yang biaya pendidikannya tidak akan digratiskan adalah Yayasan Pendidikan Al-Azhar Indonesia mulai jenjang SD-SMA.
"Kalau misalkan Al-Azhar, ya tentu ini kan grade-nya tinggi ya. Jadi, mereka yang memang swasta yang sudah mungkin seperti itu, kita tidak akan masukkan (dalam rencana program sekolah gratis)," urai dia.
Baca juga:
Sekda DKI Harap Pengurus TJSLBU Bantu Jakarta sebagi Kota Global
Di satu sisi, ada sekolah swasta di DKI Jakarta yang biaya pendidikannya akan digratiskan. Budi mengaku tak mengingat jumlah pasti sekolah swasta yang pendidikannya akan digratiskan.
"Ada, cukup banyak (sekolah swasta yang biaya pendidikannya akan digratiskan), nanti kita cek datanya. Ada sampai seribu (sekolah swasta)," tuturnya.
Budi menuturkan, Disdik DKI hingga kini masih menyusun naskah akademik program biaya sekolah gratis. Usai dirampungkan, naskah akademik itu nantinya akan dikonsultasikan ke sejumlah lembaga/instansi untuk mendapatkan persetujuan.
"Masih dalam tahap kajian naskah akademik. Setelah itu fix, baru nanti kita sosialisasikan, baik ke DPRD DKI dan juga Kemendikbud," ucap Budi. (Asp)
