Proyek Rehabilitasi Sekolah Banyak Kejanggalan, Komisi E DPRD DKI Jakarta Sebut Ada Fasilitas yang Rusak

MerahPutih.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, menyoroti proyek rehabilitasi sejumlah sekolah di Jakarta Barat yang nilainya mencapai Rp 95 miliar.

Ia menduga, ada banyak kejanggalan dalam pengerjaan proyek yang dituding dikerjakan secara asal-asalan. Thamrin mengaku, dirinya dan anggota Komisi E menyambut baik adanya renovasi sekolah di wilayah Jakarta Barat. Hal tersebut dilakukan agar memberi kenyamanan saat kegiatan belajar mengajar.

"Kami dari Komisi E mengapresiasi niat baik memperbaiki sekolah. Tapi kami juga tidak bisa menutup mata melihat kondisi lapangan yang jauh dari standar," kata Thamrin di Jakarta Selasa (10/6).

Tharin menambahkan, pengawasan proyek oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI tidak sejalan dengan kondisi nyata. Ia juga menyoroti banyaknya fasilitas yang rusak, seperti atap bocor, lift tak berfungsi, hingga kondisi toilet yang bisa membahayakan kesehatan siswa.

Baca juga:

Komisi E DPRD DKI Minta Pramono Tambah Lagi Sekolah Luar Biasa

"Kalau pengawasan benar-benar ketat, kenapa hasilnya seperti ini? Ada yang tidak beres. Ini perlu diusut," lanjutnya.

Politikus PKS ini juga menegaskan, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan mendorong audit menyeluruh hingga melibatkan aparat penegak hukum jika diperlukan. Menurutnya, proyek ini menyangkut keselamatan dan hak anak atas lingkungan belajar yang layak.

"Lift rusak dan toilet kotor bukan soal estetika, tapi ini bentuk nyata pengabaian terhadap perlindungan anak," ucapnya.

Selain itu, Komisi E berencana memanggil Disdik dan kontraktor pelaksana dalam waktu dekat untuk dimintai klarifikasi terbuka.

Baca juga:

Ketua DPRD DKI Usulkan Kebudayaan Betawi Masuk Kurikulum Pembelajaran di Sekolah

"Ini proyek strategis. Kalau terbukti ada kelalaian atau penyimpangan, sanksi tegas wajib dijatuhkan," tutur Thamrin.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengungkapkan, temuan lapangan menunjukkan pengawasan proyek jauh dari kata maksimal. Ia mendorong pelibatan komite sekolah, tokoh masyarakat, dan anggota DPRD setempat dalam proses pengawasan proyek.

"Kalau memang proyek ini bersih, kenapa masih ditemukan atap bocor dan lift yang tidak bisa dipakai? Audit total harus dilakukan," kata Aziz.

Baca juga:

Pemprov DKI Gagas 'Pilot Project' Program Sekolah Swasta Gratis

Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya audit Health, Safety, and Environment (HSE) untuk menjamin sistem keselamatan dan kesehatan di sekolah.

Proyek yang disebut bermasalah ini dilaksanakan oleh KSO Arkindo Elsadai Amytas melalui dana APBD 2023. Rinciannya adalah senilai Rp 51 miliar untuk SDN 05 dan SMPN 292, kemudian Rp 44 miliar untuk SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara. (Asp)