Disamakan PKI, Politikus PDIP Ancam Waketum Gerindra dengan Gugatan Perdata

Thomas KukuhThomas Kukuh - Kamis, 03 Agustus 2017
Disamakan PKI, Politikus PDIP Ancam Waketum Gerindra dengan Gugatan Perdata

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengacara kondang yang juga merupakan kader PDIP I Wayan Sidartha mengatakan siap melakukan gugatan perdata terhadap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap Partai berlogo banteng moncong putih itu.

Wayan menilai langkah tersebut bisa diambil bila mana kader atau ormas sayap partai PDIP menginginkan itu.

"Bisa saja digugat secara perdata, selain gugatan pidana. Tinggal menunggu kesiapan kader atau Ormas Sayap partai yang ingin," ujarnya kepada awak media, Kamis (3/8).

Wayan menjelaskan, gugatan perdata dapat ditempuh dengan mekanisme ganti rugi secara materil atau non materil. "Ini kan penghinaan terhadap seluruh kader partai, secara materil ganti rugi berupa uang juga bisa. Secara non materil, psikologis, tekanan kepada kader dapat digugat," terangnya.

Meski demikian, lanjut Wayan hal itu harus tetap dikoordinasikan dengan DPP Partai. Sebab, kewenangan penuh ada di Partai. "Untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak memfitnah dan menuduh. Saya kira kasus ini harus diselesaikan secara pidana dan perdata, itu masukan saya," ucapnya.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono menyebut PDIP sama dengan PKI. Akibat tuduhan tersebut, Arief dipolisikan sejumlah kader dan Orsap partai berlambang banteng moncong putih.

Meski sudah meminta maaf, laporan dan proses hukum terus berlanjut. Orsap PDIP enggan mencabut laporan dan terus menempuh jalur hukum. (Fdi)

#PDIP #FPKI #Partai Komunis Indonesia (PKI) #Partai Gerindra #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Bagikan