Disamakan PKI, Politikus PDIP Ancam Waketum Gerindra dengan Gugatan Perdata

Thomas KukuhThomas Kukuh - Kamis, 03 Agustus 2017
Disamakan PKI, Politikus PDIP Ancam Waketum Gerindra dengan Gugatan Perdata

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengacara kondang yang juga merupakan kader PDIP I Wayan Sidartha mengatakan siap melakukan gugatan perdata terhadap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap Partai berlogo banteng moncong putih itu.

Wayan menilai langkah tersebut bisa diambil bila mana kader atau ormas sayap partai PDIP menginginkan itu.

"Bisa saja digugat secara perdata, selain gugatan pidana. Tinggal menunggu kesiapan kader atau Ormas Sayap partai yang ingin," ujarnya kepada awak media, Kamis (3/8).

Wayan menjelaskan, gugatan perdata dapat ditempuh dengan mekanisme ganti rugi secara materil atau non materil. "Ini kan penghinaan terhadap seluruh kader partai, secara materil ganti rugi berupa uang juga bisa. Secara non materil, psikologis, tekanan kepada kader dapat digugat," terangnya.

Meski demikian, lanjut Wayan hal itu harus tetap dikoordinasikan dengan DPP Partai. Sebab, kewenangan penuh ada di Partai. "Untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak memfitnah dan menuduh. Saya kira kasus ini harus diselesaikan secara pidana dan perdata, itu masukan saya," ucapnya.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono menyebut PDIP sama dengan PKI. Akibat tuduhan tersebut, Arief dipolisikan sejumlah kader dan Orsap partai berlambang banteng moncong putih.

Meski sudah meminta maaf, laporan dan proses hukum terus berlanjut. Orsap PDIP enggan mencabut laporan dan terus menempuh jalur hukum. (Fdi)

#PDIP #FPKI #Partai Komunis Indonesia (PKI) #Partai Gerindra #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Indonesia
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Memberikan kesempatan bagi figur muda dan memiliki posisi strategis seperti Wali Kota Solo untuk membawa Gerindra lebih besar lagi di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
MBG memiliki nilai luhur yang bertujuan menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
Indonesia
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta sebut penambahan maupun perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Bagikan