Dirjen Pajak Mangkir, Rapat Pansus Pelindo II Dijadwal Ulang

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 11 November 2015
Dirjen Pajak Mangkir, Rapat Pansus Pelindo II Dijadwal Ulang

Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang dihadiri oleh para pejabat Ditjen Pajak dari eselon II, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11). (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang tidak dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, dan diwakili oleh para pejabat Ditjen Pajak dari eselon II, ternyata tidak memuaskan Pansus. Beberapa data yang diminta ternyata tidak disiapkan dan dibawa oleh para pejabat pajak eselon II yang hadir.

"Ini gimana semua data yang kita minta enggak ada yang bisa menjelaskan dan dibawa," tukas Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka ketus, saat memimpin rapat Pansus Pelindo II, Rabu (11/11).

Ada 7 Data yang harus di serahkan Dirjen Pajak Kepada Pansus Pelindo II, yaitu: Jakarta International Container Terminal

1. SPT Tahunan PPN dan PPH badan 1999-2014  Jakarta International Container Terminal (JICT) 
2. Kajian tentang keseluruhan Pelindo II dan Koja tentang kewajiban pajak JICT dan anak Perusahaan Pelindo II
3. Perbandingan pajak Pelindo I, II dan IV dan anak perusahaan Pelindu II
4. Apakah Dirjen Pajak pernah melakukan pemeriksaan terhadap JICT dan Koja, dalam kurun waktu 1999-2014 dan anak perusahaan Pelindo II, dan temuan apa yang yang ditemukan serta seperti apa penyelesaiannya
5. Analisis terkait perpanjangan konsesi yang dikelola sendiri atau pihak asing, dan mana yang lebih menguntungkan
6. Apakah pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan PPH badan pasa 25 dan SPT tahunan pasal 29
7. Apakah Pelindo II menyetorkan PPN kepada dirjen Pajak dan berapa jumlah yang dilaporkan.

"Data ini harus diserahkan oleh Dirjen Pajak kepada Pansus, karena Pansus berhak meminta data apa-pun dan dari siapa pun termasuk dari warga negara atau perusahaan asing, dan kami akan menjadwal ulang pertemuan ini dan mengundang kembali Dirjen Pajak untuk hadir pada Senin (16/11) pukul 13.00 WIB. Demikian rapat kita skors, nanti jam setengah dua siang kita lanjutkan dengan Kepala BPKP," ujar Rieke Diah Pitaloka sambil mengetuk palu dan menskors sidang. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Pansus Pelindo II Panggil Dirjen Pajak dan Kepala BPKP
  2. Pansus Pelindo II Tangguhkan Pemanggilan RJ Lino
  3. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  4. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketawa
  5. Janji Manis Rizal Ramli Benahi Pelindo II
#Pansus Pelindo II #Ditjen Pajak #Pelindo II #Rieke Diah Pitaloka
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Ada banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan haji seperti kondisi tenda agar lebih lebih baik dan pembenahan di sejumlah fasilitas lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Indonesia
Dokter Magang Meninggal karena Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR Desak Reformasi Tata Kelola Program Internship Melalui Perpres
Menurut anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, solusi atas persoalan program internship kedokteran tidak cukup hanya melalui peraturan menteri kesehatan saja.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal karena Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR Desak Reformasi Tata Kelola Program Internship Melalui Perpres
Indonesia
Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Jadi Momentum Revolusi Keselamatan Kereta Api
DPR memberikan dukungan penuh kepada Direktur Utama PT KAI (Persero) untuk menginisiasi perbaikan menyeluruh yang mengacu pada akurasi data
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Jadi Momentum Revolusi Keselamatan Kereta Api
Indonesia
DPR Semprot Kemenkum Buntut RUU Kewarganegaraan Amburadul, Berpotensi Jadi Barang Dagangan
Selain masalah transparansi, Rieke menyoroti birokrasi pemberian kewarganegaraan bagi WNA yang sangat berbelit dan melibatkan terlalu banyak lembaga tanpa kepastian waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
DPR Semprot Kemenkum Buntut RUU Kewarganegaraan Amburadul, Berpotensi Jadi Barang Dagangan
Indonesia
Anak Buahnya Kena OTT KPK, Menkeu Purbaya Tak Bisa Lagi Ngeles Desakan Bersih-Bersih
MAKI mendorong Menkeu Purbaya segera melakukan pembersihan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Anak Buahnya Kena OTT KPK, Menkeu Purbaya Tak Bisa Lagi Ngeles Desakan Bersih-Bersih
Indonesia
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan dugaan suap pegawai pajak merupakan abuse of power dan mendukung penegakan hukum serta reformasi DJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Indonesia
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Uang yang disita penyidik KPK diduga bersumber dari tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Bagikan