Dirjen KKP Ngaku Pernah Diminta Edhy Prabowo Percepat Izin Eksportir Benur

MerahPutih.com - Eks Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar, mengungkapkan pernah diminta oleh Edhy Prabowo, yang saat itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat perizinan perusahaan eksportir benih lobster atau benur.

Hal itu diungkap Zulficar saat bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan izin ekspor benur untuk terdakwa pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3).

Baca Juga

KPK Indikasikan Edhy Prabowo Bayar Sewa Apartemen Putri Elok Pakai Duit Benur

Awalnya, Zulficar menjelaskan bahwa dirinya menduga ada kejanggalan tata kelola dalam pemberian izin ekspor. Di mana, saat itu Zulficar menemukan ada dua perusahaan yang tidak melengkapi izin untuk ekspor benur.

"(Tidak ada) surat telah melakukan budidaya, surat penetapan waktu pengeluaran, jadi langsung lompat ke ekspor, yang dua perusahan tanpa sepengetahuan saya," kata Zulficar kepada Jaksa.

Zulficar kembali mendapat informasi bahwa ada lima perusahaan yang sudah siap untuk mengekspor sekira pada 9 Juli 2020. Namun, ia enggan menandatangani izin ekspor untuk lima perusahaan tersebut. Pasalnya, lima perusahaan tersebut baru menjalani usaha budidaya selama 2 bulan.

"Diperiksa administrasinya, tapi saya nggak yakin karena baru 1 sampai 2 bulan berjalan, minta izin (ekspor) tapi dibilang udah sukses restocking, budidaya, tapi saya nggak yakin. Budidaya nggak seperti ini, tapi dari dirjen dan direkturnya ada segmentasi dalam buddiaya, tapi menurut saya enggak valid," ujarnya.

Zulficar akhirnya tidak memberikan izin kepada lima perusahaan yang dianggapnya tidak layak untuk mengekspor itu. Tindakan Zilficar itu diadukan kepada Edhy Prabowo oleh Sekretaris pribadinya, Andreau Misanta Pribadi.

"Saat diminta untuk tanda tangan pada 9 Juli saya tolak, dan nggak ada tanda tangan kalau bertentangan, dengan dirjen budidaya oke sudah lolos. Lalu, Andreau lapor ke menteri," ujar Zulficar.

Setelah diadukan oleh Andreau, Zulficar mengaku langsung ditelpon oleh Edhy Prabowo. Bekas elite Partai Gerindra itu meminta Zulficar untuk menandatangani izin ekspor lima perusahaan tersebut.

Zulficar pun mengamini permintaan Edhy. Namun, setelah menandatangani izin tersebut, Zulficar langsung menyatakan mengundurkan diri sebagai Dirjen Perikanan Tangkap.

"Lalu Pak Menteri (Edhy) telepon saya, bilang 'Pak Fickar diloloskan saja perusahaan tersebut, khawatir barangnya sudah di bandara, kalau gagal surat tidak keluar bisa-bisa barangnya rugi, kita bermasalah, itu kata pak menteri'," ungkapnya.

"Saya bilang 'baik saya cek lagi, administratif sudah lengkap semua', akhirnya saya tanda tangani 5 dokumen tersebut, dan minggu depannya saya ajukan pengunduran diri," sambung Zulficar.

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Suharjito menyuap Edhy sebesar USD 103 ribu dan Rp 706 juta.

Baca Juga

KPK Sita Villa Milik Edhy Prabowo Dari Hasil Suap Izin Ekspor Benur

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)