Frengky Aruan
MerahPutih.com - Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia menjadi bukti lemahnya diplomasi internasional.
Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie menganggap, jeleknya diplomasi ekonomi Indonesia menjadi salah satu penyebab utama kenapa kebijakan itu tak bisa dibendung.
“Tim kita (Indonesia) mandul, tak bisa berbuat apa-apa. Kalau tak sanggup ya step down saja,” kata Jerry di Jakarta dikutip Jumat (11/7).
Ia membandingkan dengan negara lain yang sukses menekan tarif AS. China misalnya, mampu menurunkan tarif dari 136 persen menjadi 30 persen melalui negosiasi intensif.
“Vietnam juga berhasil menurunkan tarif dari 46 persen ke 20 persen,” tutur ahli politik internasional ini. Lalu Inggris dari 27,5 persen menjadi 10 persen, dan Kamboja dari 46 persen ke 39 persen.
“Kuncinya, mereka berhasil meyakinkan Trump,” kata Jerry.
Baca juga:
Bakal Kena Tambahan Tarif 10 Persen Akibat Gabung BRICS, Indonesia Harus Ubah Cara Nego Dengan AS
Jerry membeberkan tiga faktor utama yang membuat Amerika tetap ngotot menetapkan tarif tinggi untuk Indonesia.
“Pertama, karena Indonesia bergabung dengan BRICS,” ungkap Jerry.
Kedua, pemerintah Indonesia tak mengindahkan keinginan Trump agar pembayaran tetap menggunakan Visa Card, karena Indonesia lebih memilih mengembangkan QRIS.
“Ketiga, intensnya lobi Prabowo dengan negara-negara BRICS seperti Rusia, Arab Saudi, Brasil, hingga China, yang justru membuat AS semakin menjaga jarak,” ujar Jerry.
Jerry juga menyoroti permintaan Trump agar Indonesia membangun pabrik di Amerika Serikat. Menurutnya, jika Indonesia mau membangun industri garmen dan alas kaki di AS, tarif bisa ditekan hingga turun ke kisaran 15-20 persen.
“Bahan tekstil dan karet Indonesia kan terbaik di dunia. Kenapa tidak bikin saja pabrik di sana? Brand Calvin Klein, Express, American Eagle pasti tertarik,” ujarnya.
Ia menegaskan, diplomasi ekonomi Indonesia memang perlu diperkuat. Kedutaan Besar RI di AS yang saat ini Dubesnya masih kosong harus lebih agresif membuka jalur komunikasi bisnis dengan pemerintahan Trump.
“Kalau kita punya diplomat ulung dan ahli komunikasi bisnis, ditambah dubes baru yang tepat, ini membantu hubungan bilateral dengan AS,” pungkas pakar politik Amerika ini. (Knu)
