Diplomasi Indonesia ‘Mandul’, Pengamat Bocorkan 3 Alasan Amerika Serikat Kasih Tarif Impor Tinggi

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 11 Juli 2025
Diplomasi Indonesia ‘Mandul’, Pengamat Bocorkan 3 Alasan Amerika Serikat Kasih Tarif Impor Tinggi

Pengamat politik Jerry Massie. (Dok Jerry Massie)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia menjadi bukti lemahnya diplomasi internasional.

Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie menganggap, jeleknya diplomasi ekonomi Indonesia menjadi salah satu penyebab utama kenapa kebijakan itu tak bisa dibendung.

“Tim kita (Indonesia) mandul, tak bisa berbuat apa-apa. Kalau tak sanggup ya step down saja,” kata Jerry di Jakarta dikutip Jumat (11/7).

Ia membandingkan dengan negara lain yang sukses menekan tarif AS. China misalnya, mampu menurunkan tarif dari 136 persen menjadi 30 persen melalui negosiasi intensif.

“Vietnam juga berhasil menurunkan tarif dari 46 persen ke 20 persen,” tutur ahli politik internasional ini. Lalu Inggris dari 27,5 persen menjadi 10 persen, dan Kamboja dari 46 persen ke 39 persen.

“Kuncinya, mereka berhasil meyakinkan Trump,” kata Jerry.

Baca juga:

Bakal Kena Tambahan Tarif 10 Persen Akibat Gabung BRICS, Indonesia Harus Ubah Cara Nego Dengan AS

Jerry membeberkan tiga faktor utama yang membuat Amerika tetap ngotot menetapkan tarif tinggi untuk Indonesia.

“Pertama, karena Indonesia bergabung dengan BRICS,” ungkap Jerry.

Kedua, pemerintah Indonesia tak mengindahkan keinginan Trump agar pembayaran tetap menggunakan Visa Card, karena Indonesia lebih memilih mengembangkan QRIS.

“Ketiga, intensnya lobi Prabowo dengan negara-negara BRICS seperti Rusia, Arab Saudi, Brasil, hingga China, yang justru membuat AS semakin menjaga jarak,” ujar Jerry.

Jerry juga menyoroti permintaan Trump agar Indonesia membangun pabrik di Amerika Serikat. Menurutnya, jika Indonesia mau membangun industri garmen dan alas kaki di AS, tarif bisa ditekan hingga turun ke kisaran 15-20 persen.

“Bahan tekstil dan karet Indonesia kan terbaik di dunia. Kenapa tidak bikin saja pabrik di sana? Brand Calvin Klein, Express, American Eagle pasti tertarik,” ujarnya.

Ia menegaskan, diplomasi ekonomi Indonesia memang perlu diperkuat. Kedutaan Besar RI di AS yang saat ini Dubesnya masih kosong harus lebih agresif membuka jalur komunikasi bisnis dengan pemerintahan Trump.

“Kalau kita punya diplomat ulung dan ahli komunikasi bisnis, ditambah dubes baru yang tepat, ini membantu hubungan bilateral dengan AS,” pungkas pakar politik Amerika ini. (Knu)

#Tarif Timbal Balik #Tarif Resiprokal #Impor #Amerika Serikat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Sejauh ini, beras hasil penyelundupan rencananya akan dimusnahkan lantaran termasuk barang ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Indonesia
Diduga Mengandung Toksin, BPOM Minta Nestle Tarik Susu Formula Bayi S-26 Promil Gold
BPOM meminta Nestle untuk menarik susu formula bayi S-26 Promil Gold pHPro 1 dari peredaran. Hal itu dikarenakan adanya dugaan pencemaran toksin.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Diduga Mengandung Toksin, BPOM Minta Nestle Tarik Susu Formula Bayi S-26 Promil Gold
Indonesia
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) Cecep Saripudin menyebut pihaknya menentang aksi Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Indonesia
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Trump meminta Indonesia memberikan akses pada sumber daya alam, mineral serta meminta Indonesia membeli minyak dari Amerika.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Dunia
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Tangkapan layar di Truth Social yang dibuat seperti biografi Wikipedia, mengklaim Trump sebagai presiden sementara Venezuela mulai Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Dunia
AS Siapkan Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
AS Siapkan  Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Dunia
Senat AS Loloskan Resolusi Kewenangan Perang, Tolak Ancaman Militer Donald Trump terhadap Venezuela
Keputusan ini menandai sikap tidak setuju atas ambisi Trump yang kian meluas di belahan Barat.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Senat AS Loloskan Resolusi Kewenangan Perang, Tolak Ancaman Militer Donald Trump terhadap Venezuela
Dunia
Presiden AS Donald Trump akan Bertemu Pemimpin Oposisi Venezuela Maria Corina Machado, meski Ogah Bekerja Sama
Meski begitu, Gedung Putih tidak segera memberikan tanggapan ketika dimintai keterangan tambahan terkait dengan pertemuan tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Presiden AS Donald Trump akan Bertemu Pemimpin Oposisi Venezuela Maria Corina Machado, meski Ogah Bekerja Sama
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Dunia
Gedung Putih Tegas akan Dikte Keputusan dan Penjualan Minyak Venezuela
Trump akan melakukan hal itu dengan mengandalkan blokade laut serta ancaman penggunaan kekuatan lebih lanjut.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Gedung Putih Tegas akan Dikte Keputusan dan Penjualan Minyak Venezuela
Bagikan