Mula Akmal
MerahPutih.com- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memantau Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak 2018.
PPATK melakukan analisis terhadap penghimpunan dana publik dengan menelusuri transaksi keuangan yang dilaporkan ke lembaga tersebut.
Baca Juga:
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menjelaskan pengawasan pengumpulan dan penyaluran dana publik untuk pemberian bantuan ini telah diatur oleh Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2017.
"Peraturan telah jelas mengatur setiap lembaga atau organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan penghimpunan dan penyaluran sumbangan untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dan harus dikelola secara akuntabel," ujar Ivan dalam konferensi pers di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).
Menurut Ivan, perputaran dana yang masuk melalui ACT tersebut mencapai Rp 1 triliun per tahunnya. Kemudian ia mengungkapkan para pemilik ACT memiliki struktur kepemilikan yayasan menggunakan nama pribadi pendirinya.
"Yayasan ACT ini memang memiliki transaksi yang masif tapi masih terkait dengan entitas yang dimiliki oleh pengurus secara pribadi," ujar Ivan.
PPATK juga menemukan pengelolaan keuangan yang mengalir di Yayasan ACT tersebut bukan menghimpun dana untuk langsung dialirkan kepada tujuan sumbangan, tetapi dikelola secara bisnis.
"Jadi kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya," kata Ivan.
Baca Juga:
Jika Terbukti Selewengkan Dana, Mahfud Minta ACT Diproses Hukum
Kemudian ia mengungkapkan para pemilik ACT memiliki struktur kepemilikan yayasan menggunakan nama pribadi pendirinya.
"Yayasan ACT ini memang memiliki transaksi yang masif tapi masih terkait dengan entitas yang dimiliki oleh pengurus secara pribadi," ujar Ivan.
Atas temuannya tersebut, Ivan mengungkapkan PPATK melakukan pembekuan atas 60 rekening yang berafiliasi dengan Yayasan ACT mulai hari ini.
"Kami putuskan untuk menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan," tegas Ivan.
Selain itu, Ivan menjelaskan Yayasan ACT juga melakukan transaksi dengan lembaga luar negeri atau entitas asing.
Berdasarkan data yang ada, PPATK temukan lebih dari 2 ribu kali transaksi yang dilakukan ACT dengan pihak-pihak asing di luar negeri mencapai Rp 64 miliar. (Knu)
Baca Juga:
Komisi III DPR Minta ACT Buka-bukaan soal Audit Dana Sumbangan Publik
