Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan


Ilustrasi perizinan. (Foto: Unsplash/Scott Graham)
MERAHPUTIH.COM - DINAS Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menekankan setiap pelaku usaha, dari skala besar hingga kecil, wajib memenuhi kewajiban penyusunan Persetujuan Lingkungan (Perling), Persetujuan Teknis (Pertek), dan Surat Kelayakan Operasi (SLO). Penegasan ini disampaikan untuk menegakkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan Ibu Kota.
Kepala Dinas LH DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
"Dokumen ini jangan dilihat sebagai beban, tapi justru sebagai panduan agar pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan bisa berjalan bersama di Jakarta," ujar Asep, Kamis (11/9).
Pernyataan ini diperkuat Plt Kepala Sudin LH Kepulauan Seribu Dadang Cahya Rusdiana dalam acara pembinaan dan pendampingan pelaku usaha di Kepulauan Seribu pada Kamis (11/9). Ia berharap kesadaran pelaku usaha di kepulauan tersebut akan pentingnya dokumen lingkungan terus meningkat.
Baca juga:
"Dengan begitu, aktivitas usaha di Kepulauan Seribu dapat berjalan selaras dengan kelestarian laut, ekosistem pesisir, dan kesehatan masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam,” tegas Dadang.
Sebelum usaha itu dibangun dan beroperasi, Persetujuan Lingkungan wajib disusun agar kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.(Asp)
Baca juga:
Menteri Lingkungan Hidup Ungkap Penyebab Kondisi Udara Jakarta Masuk Kategori Tak Sehat
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan

Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
