Din Syamsuddin Minta Satgasus Polri Dibubarkan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 11 Agustus 2022
Din Syamsuddin Minta Satgasus Polri Dibubarkan

Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keberadaan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih dinilai berbahaya karena rentan menjadi lembaga superbody di internal Polri.

Oleh karena itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, Din Syamsuddin meminta agar Satgasus yang pernah diketuai Irjen Pol Ferdy Sambo, segera dibubarkan.

Baca Juga

Irjen Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Brigadir J

"Keberadaan Satgassus di tubuh Polri yang disinyalir menjadi super body dan rentan terhadap mafia adalah berbahaya karena dapat menghalangi penegakan keadilan dan membuka jalan bagi kezaliman. Saya sependapat bahwa Satgasus semacam itu harus dibubarkan karena tidak diperlukan," kata Din kepada wartawan, Kamis (11/8).

Apalagi, kata Din, terdapat dugaan bahwa Satgasus ini berhubungan dengan kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan anggota Laskar FPI, praktik judi online, dan pembunuhan Brigadir J. Menurut dia, jika hal-hal tersebut terbukti maka bisa menjadi malapetaka nasional.

"Sebenarnya masalah yang ada bukan hanya keberadaan sebuah Satgas Khusus di tubuh Polri, tapi posisi Polri itu sendiri. Apakah posisi Polri seperti sekarang ini sudah tepat atau justru perlu dikoreksi," ujarnya.

Baca Juga

Mabes Polri Dalami Perintah Ferdy Sambo di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Din menjelaskan, di banyak negara kepolisian cukup di bawah sebuah departemen/kementerian. Menurut Din, yang perlu dihindari jangan sampai Polri menjadi semacam lembaga super body yang represif dan menjadi alat kepentingan politik.

"Bukan alat negara dan tidak tersentuh hukum itu sendiri," imbuhnya.

Din menilai kasus pembunuhan Brigadir J sangat memprihatinkan karena aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Ia menyebut, jika hal tersebut terbukti maka akan meruntuhkan sendi Negara Indonesia yang berdasarkan hukum.

"Proses penanganan kasus tersebut memang terkesan dramatis. Selain memakan waktu lama juga proses tersebut penuh dalih yang kontroversial dan artifisial. Penanganannya terkesan sangat berhati-hati karena mungkin sensitif dan bisa membuka kotak pandora penegakan hukum yang menyimpan misteri," tutup Din. (Pon)

Baca Juga

KPK Tanggapi Soal Harta Irjen Ferdy Sambo Tak Tercantum di LHKPN

#Din Syamsuddin #Mabes Polri #Polri #Satgasus
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Din Syamsuddin: Board of Peace Berpotensi Perparah Konflik Timur Tengah
Din Syamsuddin menilai prakarsa Board of Peace yang digagas Donald Trump sebagai bentuk neo-kolonialisme dan imperialisme yang berpotensi memperparah konflik Timur Tengah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Din Syamsuddin: Board of Peace Berpotensi Perparah Konflik Timur Tengah
Indonesia
Polda dan Polres se-Indonesia Zoom Meeting Bahas Antisipasi Hoaks Virus Nipah
Hingga kini, belum ada kasus Nipah di Indonesia. Polri menekankan kewaspadaan Polri dan pentingnya komunikasi publik agar masyarakat tidak panik.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Polda dan Polres se-Indonesia Zoom Meeting Bahas Antisipasi Hoaks Virus Nipah
Indonesia
Istri Mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso 'Eyang Meri' Meninggal Dunia pada Usia 100 Tahun
Pihak keluarga saat ini menyemayamkan jenazah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Mekarjaya, Depok
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Februari 2026
Istri Mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso 'Eyang Meri' Meninggal Dunia pada Usia 100 Tahun
Indonesia
Operasi Keselamatan Jaya 2026 Berlangsung Hari ini, Sasar Pengendara di Bawah Umur dan Gunakan Gadget saat Berkendara
Operasi Keselamatan Jaya akan menggunakan pendekatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum secara humanis.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Operasi Keselamatan Jaya 2026 Berlangsung Hari ini, Sasar Pengendara di Bawah Umur dan Gunakan Gadget saat Berkendara
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Mantan Ajudan Jokowi Pimpin Humas Mabes Polri
Kepala Divisi Humas Polri selanjutnya diserahterimakan kepada Irjen Johnny Edison Isir yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat dan ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Mantan Ajudan Jokowi Pimpin Humas Mabes Polri
Indonesia
'Gorengan' Saham Bikin IHSG Anjlok, Bareskrim Polri Bergerak Cari Unsur Pidana
. Hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkit dugaan adanya saham gorengan saat IHSG anjlok.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
'Gorengan' Saham Bikin IHSG Anjlok, Bareskrim Polri Bergerak Cari Unsur Pidana
Indonesia
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Kapolres Jakpus mengakui kasus es gabus terjadi karena aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa terlalu terburu-buru tanpa berkoordinasi dengan pihak berkompeten.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Bagikan