Din Syamsuddin Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Rohingya

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 09 Juni 2015
Din Syamsuddin Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Rohingya

Sejumlah pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar antre untuk mendapatkan makanan di tempat pengungsian sementara di Beyeun, Aceh Timur, Aceh, Minggu (31/5). ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Din Samsyuddin mengaku prihatin terkait isu etnis Rohingya. Bahkan pasalnya, kasus ini sontak menimbulkan keresahan bagi masyarakat beragama. Hal tersebut dikarenakan permasalahan ini sangat komplikasi yakni menyangkut kewarganegaraan, sentimensasi agama, dan masalah sosial ekonomi.

"Kita sangat prihatin atas kasus ini. Tidak perlu dibawa konflik agama. MUI sudah bekerja sama," tuturnya di Jakarta, Selasa (9/6).

Oleh sebab itu, Din mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan kasus ini dengan melakukan pendekatan kemanusiaan. Misalnya, dengan melayani dan menyantuni etnis tersebut serta memberikan fasilitas seperti meminjamkan pulau untuk sementara waktu agar mereka bisa menjalani hidupnya.

Din juga menambahkan, dirinya mendesak pemerintah Indonesia dan negara-negara lain untuk segera mencabut akar permasalahan kasus ini. Terlebih, kasus ini juga cukup menarik perhatian dari negara-negara lain seperti Amerika.

"Kecuali jika Pemerintah Myanmar mau memberikan pengakuan terhadap entnis tersebut sebagai bagian dari WN (Warga negara) mereka dengan terus mendesak Pemerintah Myanmar," ujarnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

Umat Buddha Indonesia Jangan Terprovokasi Isu Rohingya

Rohingya Tak Diakui dalam Sensus, Aktivis HAM Kritik Myanmar

Ribuan Imigran Rohingya Terombang-ambing di Lautan Asia Tenggara

Unjuk Rasa Bela Muslim Rohingya

Rhoma Irama Desak Pemerintah Lebih Serius Bantu Rohingya

#Muhammadiyah #Majelis Ulama Indonesia #Din Syamsuddin #Imigran Rohingya
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Ini bukan kali pertama HS menjadi pelaku TPPO. Berdasarkan catatan kepolisian, HS pernah terjerat kasus serupa.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Indonesia
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Muhammadiyah berharap masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Indonesia
PP Muhammadiyah Bantah Terlibat Laporan Pemidanaan Komika Pandji Pragiwaksono
Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
PP Muhammadiyah Bantah Terlibat Laporan Pemidanaan Komika Pandji Pragiwaksono
Indonesia
Pemuda Pemidana Komika Pandji Klaim Wakili Suara Anak Muda NU dan Muhammadiyah
elapor atas nama Rizki Abdul Rahman Wahid, yang menyatakan dirinya sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU).
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Pemuda Pemidana Komika Pandji Klaim Wakili Suara Anak Muda NU dan Muhammadiyah
Indonesia
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh menyebut pilkada langsung menimbulkan biaya tinggi dan politik uang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Kemensos juga mengusulkan 40 nama lain, termasuk Gus Dur dan Marsinah.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Indonesia
Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Nilai Penting untuk Selamatkan Jakarta dari Penurunan Tanah
Perubahan status Pam Jaya bukan sekadar urusan tata kelola, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan Jakarta dari penurunan tanah.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Nilai Penting untuk Selamatkan Jakarta dari Penurunan Tanah
Indonesia
Muhammadiyah DKI Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Dinilai Jadi Strategi yang Tepat
Muhammadiyah DKI mendukung transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda. Langkah ini dinilai menjadi strategi yang tepat.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Muhammadiyah DKI Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Dinilai Jadi Strategi yang Tepat
Indonesia
Didukung Muhammadiyah DKI, Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda Dinilai Perkuat Layanan Air dan Kepentingan Publik
Perubahan ini membuat perusahaan harus tumbuh lebih sehat secara kelembagaan dan finansial
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Didukung Muhammadiyah DKI, Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda Dinilai Perkuat Layanan Air dan Kepentingan Publik
Bagikan