Din Syamsuddin Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Rohingya

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 09 Juni 2015
Din Syamsuddin Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Rohingya

Sejumlah pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar antre untuk mendapatkan makanan di tempat pengungsian sementara di Beyeun, Aceh Timur, Aceh, Minggu (31/5). ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Din Samsyuddin mengaku prihatin terkait isu etnis Rohingya. Bahkan pasalnya, kasus ini sontak menimbulkan keresahan bagi masyarakat beragama. Hal tersebut dikarenakan permasalahan ini sangat komplikasi yakni menyangkut kewarganegaraan, sentimensasi agama, dan masalah sosial ekonomi.

"Kita sangat prihatin atas kasus ini. Tidak perlu dibawa konflik agama. MUI sudah bekerja sama," tuturnya di Jakarta, Selasa (9/6).

Oleh sebab itu, Din mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan kasus ini dengan melakukan pendekatan kemanusiaan. Misalnya, dengan melayani dan menyantuni etnis tersebut serta memberikan fasilitas seperti meminjamkan pulau untuk sementara waktu agar mereka bisa menjalani hidupnya.

Din juga menambahkan, dirinya mendesak pemerintah Indonesia dan negara-negara lain untuk segera mencabut akar permasalahan kasus ini. Terlebih, kasus ini juga cukup menarik perhatian dari negara-negara lain seperti Amerika.

"Kecuali jika Pemerintah Myanmar mau memberikan pengakuan terhadap entnis tersebut sebagai bagian dari WN (Warga negara) mereka dengan terus mendesak Pemerintah Myanmar," ujarnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

Umat Buddha Indonesia Jangan Terprovokasi Isu Rohingya

Rohingya Tak Diakui dalam Sensus, Aktivis HAM Kritik Myanmar

Ribuan Imigran Rohingya Terombang-ambing di Lautan Asia Tenggara

Unjuk Rasa Bela Muslim Rohingya

Rhoma Irama Desak Pemerintah Lebih Serius Bantu Rohingya

#Muhammadiyah #Majelis Ulama Indonesia #Din Syamsuddin #Imigran Rohingya
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil UU Peradilan Agama terkait sidang isbat Ramadan. Kader Muhammadiyah menggugat Pasal 52A yang dianggap diskriminatif terhadap metode hisab.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Indonesia
Mantan Ketum MUI Din Syamsuddin Jadi Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar
Kapasitas kalau itu semua terpenuhi sekitar 12 sampai 13 ribu jemaah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mantan Ketum MUI Din Syamsuddin Jadi Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar
Indonesia
Gubernur Pramono Sebut Konsep Halalbihalal dari Muhammadiyah Relevan dengan Pembangunan Ibu Kota
Pramono berharap sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Muhammadiyah terus diperkuat menjadi kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan.
Dwi Astarini - Minggu, 05 April 2026
Gubernur Pramono Sebut Konsep Halalbihalal dari Muhammadiyah Relevan dengan Pembangunan Ibu Kota
Indonesia
Rayakan Hari Raya Lebaran Hari Jumat ini, PP Muhammadiyah: Tak Perlu Pertajam Perbedaan dan Mencari Kebenaran
Muhammadiyah sendiri melangsungkan perayaan Idul Fitri 1447 H pada Jumat (20/3) ini.
Frengky Aruan - Jumat, 20 Maret 2026
Rayakan Hari Raya Lebaran Hari Jumat ini, PP Muhammadiyah: Tak Perlu Pertajam Perbedaan dan Mencari Kebenaran
Berita Foto
Ribuan Umat Muslim Muhammadiyah Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Lapangan Sepak Bola Rempoa
Ribuan umat Muslim menunaikan ibadah Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H secara berjamaah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (20/3/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 Maret 2026
Ribuan Umat Muslim Muhammadiyah Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Lapangan Sepak Bola Rempoa
Indonesia
Muhammadiyah Sikapi Ketegangan di Timur Tengah, Minta Sanksi Tegas dari PBB dan Imbau Organisasi Islam Solid
Muhammadiyah mengatakan pentingnya kepedulian internasional untuk meredam ketegangan yang dapat memicu kejahatan perang lebih besar di masa depan.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Muhammadiyah Sikapi Ketegangan di Timur Tengah, Minta Sanksi Tegas dari PBB dan Imbau Organisasi Islam Solid
Indonesia
Muhammadiyah Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Sebut Langgar HAM dan Hukum Internasional
Muhammadiyah mengecam serangan AS-Israel ke Iran. Muhammadiyah menyebut hal tersebut telah melanggar HAM dan hukum internasional.
Soffi Amira - Selasa, 03 Maret 2026
Muhammadiyah Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Sebut Langgar HAM dan Hukum Internasional
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
MUI menyoroti perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Umat diminta selektif membeli produk tanpa sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
Indonesia
Menag Nasaruddin Umar Minta Umat Islam Jangan Ribut Masalah Perbedaan Awal Puasa
Pemerintah menekankan bahwa keberagaman dalam memulai ibadah puasa merupakan hal lumrah yang sudah sering terjadi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Februari 2026
Menag Nasaruddin Umar Minta Umat Islam Jangan Ribut Masalah Perbedaan Awal Puasa
Bagikan