Dilaporkan ke Polisi, Nasdem akan Berikan Bantuan Hukum kepada Victor Laiskodat

Eddy FloEddy Flo - Senin, 07 Agustus 2017
Dilaporkan ke Polisi, Nasdem akan Berikan Bantuan Hukum kepada Victor Laiskodat

Ketua BAHU Partai NasDem Taufik Basari (kiri) (Foto: Twitter? @taufikbasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Victor B Laiskodat akan mendapat bantuan hukum dari Partai Nasdem.Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Fraksi Partai NasDem Victor B Laiskodat (VBL) yang dilaporkan ke polisi terkait dengan isi pidato yang disampaikannya di Kupang, NTT, beberapa waktu lalu.

"Kami tentunya akan memberikan bantuan hukum (kepada Victor)," kata Ketua BAHU Partai NasDem Taufik Basari di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (7/8).

Pria yang akrab disapa Tobas itu menjelaskan, pihaknya sudah mempelajari secara utuh pidato Victor dan menilai ada kesalahpahaman dalam memahami isi pidato karena dari rekaman yang beredar telah diedit dan dipotong-potong.

"Kami dari BAHU NasDem sudah pelajari (isi pidato). Partai NasDem saat ini pun siap menerima pandangan, saran, bahkan kritik untuk bersama-sama dengan komponen lainnya," ucap pria yang akrab disapa Tobas itu.

Tobas menegaskan pihaknya siap memberikan rekaman pidato Victor secara utuh kepada penyidik kepolisian apabila dibutuhkan.

"Kalau perlu kami serahkan rekaman utuhnya ke penyidik. Mendengarkan versi yang utuh dan editan akan mendapatkan pemahaman yang berbeda," katanya.

Menurut Tobas, jika didengarkan secara utuh maka pernyataan Victor semata-mata untuk menjaga keutuhan bangsa.

Dalam menyikapi rekaman video pidato Victor yang beredar di masyarakat, internal DPP Partai NasDem membentuk tim kajian yang melibatkan Dewan Pakar, pengurus harian DPP, serta Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem.

Menurut Ketua Tim Kajian Zulfan Lindan, telah terjadi kesalahpahaman terhadap pidato Victor karena ada pihak yang mengedit, menyambungkan, dan menyebarluaskan pidato tersebut.

Rekaman yang telah beredar terkait pidato Victor adalah rekaman yang telah diedit sedemikian rupa sehingga menghilangkan konteks, konten, dan substansi dari pidato asli Victor. Hasil editan tersebut kemudian disebarluaskan dan telah menimbulkan kesalahpahaman.

Padahal, kata Zulfan, pidato Victor sesungguhnya untuk mendorong semangat dan untuk menjaga ideologi dan konstitusi negara dari setiap upaya terhadap disintegrasi negara dan bangsa.

DPP Partai NasDem pun mengajak semua pihak untuk tidak memberikan penilaian dan reaksi semata-mata berdasarkan pada suatu sumber yang telah dimanipulasi.(*)

Sumber: ANTARA

#NasDem #Taufik Basari #Partai Nasdem #Anggota DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Bagikan