Digoyang Kasus Hasyim, Komisioner KPU Minta Dukungan Publik Hadapi Pilkada
Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024). ANTARA/HO-KPU RI
MerahPutih.com - KPU RI memutuskan untuk menunjuk Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin sebagai Plt Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari yang dijatuhkan sanksi pemberhentian oleh DKPP.
Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan Anggota KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7).
Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin meminta dukungan kepada awak media hingga akademisi agar dapat mengemban tugas dengan baik.
"Kami juga ingin meminta dukungan dari teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, para akademisi, aktivis, lembaga sosial masyarakat, dan seluruh pihak yang pastinya banyak memberi catatan, banyak memperhatikan KPU," kata pria yang akrab disapa Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7).
Baca juga:
DPR Minta KPU Tak Ikut Terpuruk Setelah Pemecatan Ketuanya
Ia mengaku sangat senang menerima masukan terkait kinerja KPU. KPU tak akan mengubah gaya komunikasi dengan awak media yang sudah berjalan dengan baik.
"Jangan segan untuk mengontak semua pimpinan KPU termasuk juga dengan saya. Tidak ada yang berubah di pola komunikasi," ujarnya.
Afif memastikan divisi yang ada di dalam KPU RI tetap berjalan seperti biasa. Pihaknya optimistis dapat menghadapi Pilkada Serentak 2024 dengan baik.
"Dalam sebuah pelayaran, kapal besar, ombak dan angin bisa besar, tapi kemudian nakhoda yang ada di sini tetap kompak untuk kemudian menghadapi Pilkada Serentak 2024," katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung