Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintahan Amerika Serikat secara sepihak mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang sehingga mempengaruhi fasilitas bea masuk barang Indonesia ke negeri Paman Sam tersebut.
Keputusan AS menempatkan Indonesia sebagai negara maju menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan P Roeslani harus disikapi secara tepat oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan negosiasi bersama AS agar fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) tetap dipertahankan.
Baca Juga:
“Belum tahu (GSP dihapuskan atau tidak) tapi kita harapkan ada lobi-lobi dari pemerintah agar GSP ini bisa dipertahankan atau separuh dipertahankan atau berubah dari segi tarif,” kata Rosan di Jakarta, Senin (24/2).
Lebih lanjut, Rosan menuturkan pemerintah juga bisa menerapkan sistem imbal balik kepada AS agar mendapat bea masuk lebih ringan, seperti meminta AS untuk membeli garmen lebih banyak dan sebagai balasannya maka Indonesia mengimpor kapas lebih banyak.
“Mungkin saja karena perdagangan AS kan enggak hanya fair trade, tapi resiprokal antara kedua belah pihak. Contohnya minta AS beli garmen kita lebih banyak lalu, kita ambil kapas dari AS lebih banyak juga,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo IV Persero Farid Padang mengatakan dalam menghadapi GSP yang akan dihilangkan, maka pemerintah melalui Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengeluarkan insentif pajak bagi eksportir.
“Caranya adalah Dirjen Bea Cukai atau Dirjen Pajak mengeluarkan insentif pajak untuk eksportir,” katanya.
Farid menyebutkan opsi lainnya adalah dengan mengenakan atau meningkatkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap produk AS sebagai bentuk kompensasi dari bea masuk yang selama ini hilang 10-20 persen, karena Indonesia masuk G20.
“Bisa saja jumlah impor dari AS yang selama ini datang yang devisa untuk dia, lalu kita melakukan itu juga karena dia melakukan itu. Bukan berarti perang tapi kita juga bangga bahwa kita masuk dalam G20,” katanya.
Selain itu, menurut Farid pemerintah juga harus cekatan dan segera mencari pasar lain untuk menggantikan AS seperti berbagai negara di Eropa dan Afrika Selatan serta Bangladesh.
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan (KBP) Ditjen Bea Cukai Rahmat Subagio mengatakan penghilangan fasilitas GSP bagi Indonesia merupakan sebuah risiko sehingga pemerintah harus efisien dan meminimalkan pengeluaran.
“Itu risiko kita ditingkatkan dari negara maju pasti dulunya bea masuk di nol kan sekarang kena. Kita harus efisien karena enggak bisa atur negara lain jadi kita harus bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan di sini,” jelasnya.
Baca Juga:
Rahmat sebagaimana dilansir Antara, melanjutkan pihaknya kini sedang mengembangkan National Logistic Ecosystem (NLE) untuk menurunkan biaya logistik agar para eksportir dapat lebih bersaing.
“Kita sekarang buat namanya NLE untuk menurunkan biaya logisitk agar bisa bersaing di sana. Kalau mengenai insentif kita hanya eksekusi karena semuanya di Kementerian Perdagangan,” pungkasnya.(*)
Baca Juga:
Presiden Jokowi Terima Penghargaan Tokoh Pemerataan Pembangunan dari KADIN
