Headline

Dibawa ke KPK, Gubernur Maluku: Mudah-mudahan Ini yang Pertama dan Terakhir

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 12 Juni 2019
 Dibawa ke KPK, Gubernur Maluku: Mudah-mudahan Ini yang Pertama dan Terakhir

Gubernur Maluku Murad Ismail (paling kiri) bersama pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung serta Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gubernur Maluku terpilih hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Murad Ismail rampung menjalani pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/6).

Murad bersama Wakil Gubernur Barnabas Ono serta dua pasangan gubernur dan wakil gubernur lainnya diajak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke KPK. Kedatangan mereka untuk meminta masukan dari pimpinan lembaga antirasuah terkait pencegahan korupsi.

"Mudah-mudahan kita sekali masuk ke KPK, ini yang pertama sama yang terakhir, itu harus dicatat itu. Masuk yang pertama sama yang terakhir," kata Murad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6).

Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ditemani Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta
Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Gubernur-Wakil Gubernur Lampung ditemani Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Mantan Kepala Korps Brigade Mobil (Brimob) ini berharap dirinya bisa menjaga komitmen pemberantasan korupsi dengan menjauhi area-area rawan korupsi yang disampaikan KPK.

"Insya Allah kita akan pegang betul apa yang telah dibicarakan oleh KPK dan apa yang kita sampaikan dan kita adalah agen KPK di daerah. Kita bisa melaksanakan tugas secara baik jujur dan melayani," pungkasnya.

BACA JUGA: Biar Tak Dianggap Tebang Pilih, Polisi Didesak Segera Tahan Sofyan Jacob

Imbau Para Pendukungnya Tidak Boleh ke Gedung MK, TKN Puji Prabowo

Diketahui Mendagri Tjahjo Kumolo kembali mengajak kepala daerah yang baru dilantik Presiden Jokowi bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/6).

Mereka yang dibawa Tjahjo adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinald Djunaidi-Chusnunia Chalim, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail-Barnabas Orno.(Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Murad Ismail #Kepala Daerah #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Tito meminta kepala daerah siaga dan fokus berada di wilayah masing-masing di tengah cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Terutama bagi daerah yang rawan bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
MK putuskan pemilu nasional dan daerah dipisah. Jadi, para calon kader bisa bersaing lebih sehat, tanpa bergantung dari kandidat presiden.
Soffi Amira - Jumat, 27 Juni 2025
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
Bagikan