Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Dibawa ke KPK, Gubernur Maluku: Mudah-mudahan Ini yang Pertama dan Terakhir

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 12 Juni 2019
 Dibawa ke KPK, Gubernur Maluku: Mudah-mudahan Ini yang Pertama dan Terakhir

Gubernur Maluku Murad Ismail (paling kiri) bersama pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung serta Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gubernur Maluku terpilih hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Murad Ismail rampung menjalani pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/6).

Murad bersama Wakil Gubernur Barnabas Ono serta dua pasangan gubernur dan wakil gubernur lainnya diajak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke KPK. Kedatangan mereka untuk meminta masukan dari pimpinan lembaga antirasuah terkait pencegahan korupsi.

"Mudah-mudahan kita sekali masuk ke KPK, ini yang pertama sama yang terakhir, itu harus dicatat itu. Masuk yang pertama sama yang terakhir," kata Murad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6).

Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ditemani Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta
Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Gubernur-Wakil Gubernur Lampung ditemani Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Mantan Kepala Korps Brigade Mobil (Brimob) ini berharap dirinya bisa menjaga komitmen pemberantasan korupsi dengan menjauhi area-area rawan korupsi yang disampaikan KPK.

"Insya Allah kita akan pegang betul apa yang telah dibicarakan oleh KPK dan apa yang kita sampaikan dan kita adalah agen KPK di daerah. Kita bisa melaksanakan tugas secara baik jujur dan melayani," pungkasnya.

BACA JUGA: Biar Tak Dianggap Tebang Pilih, Polisi Didesak Segera Tahan Sofyan Jacob

Imbau Para Pendukungnya Tidak Boleh ke Gedung MK, TKN Puji Prabowo

Diketahui Mendagri Tjahjo Kumolo kembali mengajak kepala daerah yang baru dilantik Presiden Jokowi bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/6).

Mereka yang dibawa Tjahjo adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinald Djunaidi-Chusnunia Chalim, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail-Barnabas Orno.(Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Murad Ismail #Kepala Daerah #Tjahjo Kumolo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Sebagai informasi, sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Indonesia
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Pada Selasa (30/6), KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kuansing dan Jakarta dengan mengamankan 10 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Sekolah Partai bagi pengurus daerah se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan luring dan daring.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Indonesia
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Pengadaan kendaraan dinas baru atau pembangunan gedung perkantoran pejabat menjadi sorotan utama yang harus ditunda demi efisiensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Indonesia
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Anggota Komisi II DPR menilai maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah menunjukkan kegagalan pembinaan integritas pejabat publik dan meminta evaluasi program retreat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Bagikan