Pilpres 2019

Dianggap Rugikan Paslon, KPU Diminta Ubah Jadwal Debat Capres Terakhir

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 14 Maret 2019
Dianggap Rugikan Paslon, KPU Diminta Ubah Jadwal Debat Capres Terakhir

Capres nomor urut 01 Joko Widodo, Ketua KPU Arief Budiman, dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah kembali tanggal pelaksanaan debat Pilpres 2019 putaran terakhir. Pasalnya, debat itu digelar pada hari terakhir masa kampanye yakni 13 April 2019. Dan disusul memasuki masa tenang yakni pada 14-16 April 2019.

"Penempatan jadwal terakhir itu bisa merugikan kedua paslon. Apalagi dalam debat terakhir terjadi saling serang maka tidak ada waktu masing-masing paslon melakukan bantahannya dan klarifikasi karena masuk masa tenang. Sebaiknya direvisi kembali jadwal debatnya," kata Karyono dalam keterangannya, Kamis (14/3).

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada debat pertama, Foto: ANTARA

Menurut Karyono, tidak dipungkiri jika masalah tersebut bisa menyebabkan kedua paslon merasa dirugikan lantaran digelar di hari terakhir. Padahal, kata dia, pasca debat diperlukan klarifikasi masing-masing paslon yang bertarung di Pilpres 2019.

"Sehingga menurut saya, debat terakhir ditempatkan seminggu terakhir sebelum masa tenang. Masa tenang sebaiknya tidak ada bantahan debat lagi," terang Karyono.

Karyono kembali mengingatkan agar ada ruang atau waktu sehingga bisa mengklarifikasi dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh.

Dia juga menekankan agar Komisi II bisa meminta KPU mengubah jadwal debat terakhir tersebut agar ada asas keadilan.

"Prinsip Pemilu kan Luber dan Jurdil, sebaiknya Komisi II meminta KPU memajukan jadwal debat terakhir," tambah dia.

Pasangan Prabowo-Sandiaga. Foto: ANTARA

Lebih jauh, Karyono menilai penting persoalan tersebut jika ada paslon yang di serang maka ada waktu untuk mengklarifikasi dan membantahnya. Dia mengingatkan agar debat terakhir Pilpres 2019 tidak terulang kembali pada saat debat Pilpres 2014.

"Ini penting sehingga masyarakat bisa menilai. Jangan sampai terulang kembali seperti debat terakhir di Pilpres 2014. Jadikan ini sebagai pengalaman," pungkasnya. (Knu)

#Komisi Pemilihan Umum #Prabowo-Sandiaga #Jokowi-Ma'ruf Amin #Debat Capres-cawapres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Bagikan