Di Sidang ke-76 PBB, Indonesia Bawa Isu Kesenjangan Vaksinasi Antar Negara

MerahPutih.com - Kesenjangan distribusi vaksin COVID-19 antara negara maju dan negara berkembang menjadi salah satu bahasan yang akan dibahas pada Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB).

Kesenjangan vaksinasi ini menjadi isu prinsip yang terus diperjuangkan Indonesia sejak awal pandemi. Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidato secara virtual pada Sidang Umum ke-76 PBB pada Rabu sore waktu New York atau Kamis (23/9) pagi, waktu Jakarta.

Baca Juga:

Kemenlu Tegaskan Kedubes Jepang Tak Pernah Keluarkan Peringatan Ancaman Teror

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, terus mendorong pemajuan isu tersebut karena memiliki tanggung jawab tambahan sebagai salah satu ketua bersama COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group.

"Jadi saya akan terus menyuarakan isu kesetaraan vaksin bagi semua negara," kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers virtual dari New York, Amerika Serikat, Rabu (22/9).

Menlu Retno memaparkan, pada awal pidato yang disampaikan dalam pembukaan High Level Segment Sidang Majelis Umum, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyoroti ketimpangan akses terhadap vaksin yang masih sangat lebar.

Ketimpangan itu tentu akan membuat dunia kesulitan untuk dapat pulih dan keluar dari pandemi dan meninggung bagaimana mayoritas negara yang lebih kaya telah diimunisasi sedangkan lebih dari 90 persen penduduk Afrika bahkan belum menerima satu dosis pun.

Dari 5,7 miliar dosis vaksin virus corona yang diberikan di seluruh dunia, hanya 2 persen di antaranya yang disalurkan di Afrika. PBB rencana global untuk memvaksin 70 persen populasi dunia pada paruh pertama tahun depan.

"Secara khusus, Sekjen PBB menggarisbawahi pentingnya dunia berkolaborasi untuk memenuhi harapan masyarakat internasional," tutur Retno.

Presiden Sidang ke-76 PBB Abdulla Shahid menyampaikan, beberapa prioritas yang akan diusung selama kepemimpinannya, yaitu pandemi COVID-19, terutama isu mengenai kesenjangan vaksin, perubahan iklim, gender, pemuda, dan reformasi PBB.

Tidak seperti tahun lalu yang seluruhnya diselenggarakan secara virtual karena pandemi, SMU PBB kali ini dilakukan secara hybrid.

Sebanyak 195 negara dijadwalkan berpartisipasi dalam High Level Week SMU PBB tahun ini, 107 di antaranya berpartisipasi pada tingkat kepala negara, baik yang hadir maupun yang menyampaikan pernyataan secara virtual. Dari Asia Tenggara, hampir semua pemimpin menyampaikan pernyataan secara virtual, kecuali Presiden Vietnam. (Knu)

Baca Juga:

Erick Gandeng Kemenlu Perkuat Bisnis BUMN di Luar Negeri