Di Rakernas GMNI, Menteri Teten Janji Data Koperasi dan UKM Biar Dapat Insentif dari Pemerintah

Merahputih.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki membeberkan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor koperasi dan UKM.

Diantaranya adalah melakukan pendataan Koperasi & UKM untuk mendapat bantuan berupa insentif pemerintah kepada 12 juta UKM yang tersebar di seluruh Indonesia sebesar Rp. 600 ribu-/per bulan selama 4 bulan.

Baca Juga:

Teknologi Berkembang, Milenial Bisa Lirik Bisnis Pertanian

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memaparkan, Kementerian Koperasi dan UKM tengah melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar produk UKM dapat masuk dalam satu “i cloud” sehingga harga jual produknya menjadi premium.

Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM sedang membangun kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain agar proyek pembangunan dengan nilai 14 miliar ke bawah di prioritaskan untuk UMKM.

"Kebijakan ini merupakan salah satu terobosan baru dalam pemberdayaan usaha kecil," kata Teten dalam Rapat Kerja Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Rakernas PA GMNI), Rabu (2/9).

Rakernas Persatuan Alumni GMNI yang mengambil tema “Posisi Alumni GMNI dalam Menghadapi Tantangan Pancasila di Tengah Ancaman Ideologi Transnasional” ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI, Ahmad Basarah dan ditutup oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Rakernas Sonny T. Danaparamita menyatakan, selain menghadirkan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Rakernas PA GMNI juga menghadirkan para narasumber dari kalangan alumni GMNI dalam acara Webinar.

Antara lain Arief Hidayat (Hakim Mahkamah Konsitusi), Benny Riyanto (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional), Hariyono (Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Bayu Dwi Anggono yang merupakan pakar perundang-undangan dari Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember dan akademisi Ade Reza Hariyadi sebagai moderator.

“Ada jutaan kaum Marhaen yang dapat diselamatkan dengan program dari kementerian Koperasi dan UKM. Pak Menteri adalah salah satu pembantu Presiden yang cukup memahami dan mengerti rencana pembangunan pemerintahan saat ini,” jelas Sekjend Presidium GMNI Periode 2001-2004 dan 2004-2006 ini.

Sonny yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan, GMNI tentu sangat memahami dan memiliki “standing position” yang tegas jika sudah berbicara tentang bagaimana menyelamatkan jutaan marhaen di Indonesia.

“Semoga saja, seluruh Alumni GMNI dapat tetap bersinergi ataupun berkolaborasi dengan semua pihak dalam menghadapi dampak COVID-19 ini. Dan DPP Persatuan Alumni GMNI akan terus aktif terlibat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sonny.

Rakernas telah menghasilkan sejumlah keputusan penting, diantaranya pelaksanaan Kongres pada tahun 2021, program perjuangan yang menyangkut pembumian ideologi, hingga sikap politik yang terkait dengan proses perjalanan berbangsa dan bernegara.

Termasuk sejumlah agenda strategis lainnya dalam menghadapi pelbagai ancaman disintegrasi bangsa yang dipicu oleh ideologi transnasional.

Rakernas PA GMNI juga menelurkan sikap organisasi yang mendorong terwujudnya prinsip Trisakti dalam penyelenggaraan pemeritahan serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

PA GMNI juga mendorong agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan berkomitmen untuk melawan kemiskinan dan segala bentuk ketimpangan sosial seperti pendidikan kesehatan.

Baca Juga:

PKS Minta Perusahaan Telekomunikasi Beri Keringanan Internet Siswa

Serta mencegah berbagai bentuk penghisapan guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara Indonesia.

Dalam sambutannya, Basarah menegaskan bahwa, menjaga dan merawat sejarah dan nilai-nilai luhur bangsa merupakan bagian penting yang harus dilakukan kaum nasionalis. Dan tidak ingin anak bangsa lupa dengan sejarah bangsanya.

“Bila tidak selalu diingatkan, bukan tidak mungkin generasi millenial suatu saat nanti menjadikan Pancasila dan budaya nasional sekadar masa lalu,” ujar dia. (Knu)