Headline

Dewan Pers Tegaskan Verifikasi Media Terakhir Tahun 2018

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 30 November 2017
Dewan Pers Tegaskan Verifikasi Media Terakhir Tahun 2018

Gedung Dewan Pers (Foto Google)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Batas akhir atau deadline verifikasi media oleh Dewan Pers ditargetkan berakhir tahun 2018. Oleh karena itu, media-media diharapkan segera melakukan proses verifikasi pada Dewan Pers.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir menyatakan proses verifikasi media yang dilakukan oleh Dewan Pers ditargetkan selesai akhir tahun 2018.

"Proses verifikasi itu dimulai sejak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2017, Februari lalu dan saat ini masih terus berjalan," ujar Akhmad Munir saat menjadi narasumber dalam pelatihan jurnalistik yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun bekerja sama dengan PWI Jawa Timur di Rumah Makan Lombok Ijo Madiun, Kamis (30/11).

Akhmad Munir sebagaimana dilansir Antara mengemukakan secara nasional, kala itu ada 77 media yang lolos verifikasi Dewan Pers dan sekarang ini diperkirakan sudah hampir 200-an media lolos verifikasi. Menurut dia, proses verifikasi media oleh Dewan Pers tersebut penting karena untuk mendata perusahaan pers di seluruh Indonesia agar sesuai standarisasi.

Selain itu, juga memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawannya guna mewujudkan kemerdekaan pers.

"Perusahaan pers profesional harus menjalankan dan menghasilkan jurnalisme profesional. Artinya, perusahaan pers tersebut sehat, baik sehat industrinya maupun wartawannya," kata dia.

Ia menerangkan saat ini banyak media dan wartawan di masyarakat yang masih dipertanyakan keprofesionalannya karena mereka bekerja tidak mengacu pada kaidah jurnalistik dan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Pers.

"Keberadaan mereka berimbas pada degradasi terhadap fungsi dan tugas wartawan yang sebenarnya sangat mulia," ungkap Munir yang juga Kepala Biro LKBN Antara Jawa Timur tersebut.

Data Dewan Pers mencatat, saat ini terdapat sekitar 47.000 media massa di Indonesia. Terdiri dari media cetak mencapai 2000-an; televisi swasta, TVRI, dan radio mencapai ratusan, televisi lokal sekitar 400-an, dan media siber (online) mencapai 43.300 media dan diperkirakan akan terus bertambah.

Untuk itu, lanjut Munir, Dewan Pers memutuskan melakukan standarisasi dan verifikasi perusahaan pers yang ada di Tanah Air. Tujuannya media yang tidak sesuai standar Dewan Pers akan terfilter karena keberadaanya sangat meresahkan, bahkan produk jurnalistiknya menjurus ke "hoax" dan tidak sesuai kaidah jurnalistik yang benar.

Demikian juga dengan wartawannya. Untuk memujudkan wartawan yang profesional, Dewan Pers mengharuskan wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum memiliki sertifikat dengan mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW).

"PWI merupakan asosiasi terbanyak yang sudah menggelar UKW dan diakui Dewan Pers. Untuk PWI Jatim sudah menggelar UKW hingga angkatan ke-22 dengan jumlah wartawan yang tersertifikasi mencapai 1.000 orang lebih," katanya.(*)

#Dewan Pers #Media Massa #PWI #Ketua PWI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Pengurus PWI Pusat Dikukuhkan Monumen Pers Solo, Diingatkan Jangan Ada Lagi Perpecahan
Akhmad Munir mengungkapkan setelah dualisme selama dua tahun akhirnya PWI bisa bersatu dan dikukuhkan di Monumen Pers.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Oktober 2025
Pengurus PWI Pusat Dikukuhkan Monumen Pers Solo, Diingatkan Jangan Ada Lagi Perpecahan
Indonesia
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Indonesia
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa "pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Indonesia
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Pasal yang menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas masih sangat multitafsir dan abstrak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Indonesia
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Tulisan opini tersebut dihapus atas permintaan penulis dengan alasan keamanan dan keselamatan penulis.
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Indonesia
Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis
Satgas PHK yang akan segera diluncurkan dapat menangani masalah ini sebagai prioritas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis
Indonesia
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan gawai masing-masing
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Indonesia
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Dewan Pers gandeng LPSK untuk menjamin keselamatan jurnalis dan mendukung kebebasan pers di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Bagikan